Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Bisnis

Buka Suara Soal Utang Pupuk Subsidi Pemerintah Rp1 Triliun, Jokowi: Pasti Dibayar

RABU, 03 APRIL 2024 | 15:23 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah akan membayar utang pupuk subsidi sebesar Rp1 triliun kepada PT Pupuk Indonesia (Persero), setelah audit rampung.

Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menjawab pertanyaan awak media mengenai permasalahan pupuk dengan PT Pupuk Indonesia.

"Ya kurang bayar karena kalau sudah diaudit, rampung, pasti dibayar. Kamu harus ngerti mekanisme itu,"kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4).


Dalam keterangannya Jokowi mengatakan bahwa pembayaran subsidi tidak dilakukan setiap waktu, melainkan melalui mekanisme yang telah diatur.

"Penagihan harus oke dulu, baru selesai, baru dibayar," jelasnya.

Pernyataan itu dikeluarkan Jokowi setelah Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengungkap bahwa pemerintah berutang Rp1 triliun untuk subsidi pupuk.

Awalnya pemerintah berutang sekitar Rp17 triliun, namun sudah dibayar Rp16 triliun hingga akhir 2023 kemarin. Sehingga, pemerintah masih berutang Rp1 triliun, karena Pupuk Indonesia masih mengalami kekurangan dalam dokumen pembayaran, yang membuat pemerintah tidak bisa mentransfer.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya