Pemandangan Kota Balikpapan. Proyek Kereta Api Trans-Borneo akan menghubungkan wilayah bagian barat pulau Kalimantan ke ibu kota Indonesia di masa depan, Nusantara/Net
Brunergy Utama, sebuah perusahaan infrastruktur yang berbasis di Brunei Darussalam telah mengumumkan proposal pembangunan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Kalimantan yang akan menghubungkan Brunei dengan Indonesia dan Malaysia.
Dalam pernyataannya saat peluncuran proyek pada akhir pekan, perusahaan yang memulai bisnisnya di bidang minyak dan gas sebelum beralih ke infrastruktur itu mengatakan bahwa Kereta Api Trans-Borneo akan membentang sepanjang 1.620 kilometer dari sisi barat ke sisi timur Kalimantan, melintasi tiga negara Asia Tenggara yang terletak di pulau besar yang terkenal dengan kekayaan alam, sumber daya minyak dan batu bara, serta perkebunan kelapa sawit.
Menurut pengumuman tersebut, tahap pertama akan menghubungkan ibu kota provinsi Kalimantan Barat, Pontianak dengan Kuching dan Kota Kinabalu, ibu kota negara bagian Sarawak dan Sabah di Malaysia, dan distrik Tutong di Brunei serta wilayah barat dan utara pesisir pulau.
"Tahap kedua akan berjalan ke selatan dan menghubungkan Tutong dengan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur di Indonesia, termasuk kota Samarinda dan Balikpapan dan nantinya akan menjadi ibu kota Indonesia di masa depan, Nusantara,” kata perusahaan tersebut, seperti dikutip dari
Nikkei, Rabu (3/4).
Akan ada empat terminal yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi bersama dengan total 24 stasiun. Kereta peluru tersebut direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 kilometer per jam, sesuai usulan. Proyek ini dilaporkan diperkirakan menelan biaya 70 miliar dolar AS.
Prospek proyek ini, termasuk partisipasi dari Malaysia dan Indonesia, memang masih belum jelas. Namun, Kepala Menteri Negara Bagian Sabah Hajiji Noor memuji usulan mega proyek kereta api tersebut, dan mengatakan bahwa hal itu akan menjadi katalis ekonomi bagi wilayah Kalimantan.
"Jika proyek ini terwujud, maka hal ini akan memfasilitasi perdagangan, mendorong pertumbuhan industri di daerah perbatasan, meningkatkan pariwisata di wilayah Kalimantan, dan meningkatkan konektivitas antar masyarakat," ujarnya.
Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Alexander Nanta Linggi mengatakan pada bulan November lalu bahwa kementeriannya telah menerima proposal awal mengenai proyek tersebut.
Dia mengatakan pemerintah federal telah menyetujui alokasi keuangan khusus untuk melakukan studi kelayakan pada rute di Sabah dan Sarawak, menurut outlet berita Malaysia Free Malaysia Today.
Namun Perdana Menteri Sarawak Abang Johari Openg mengatakan pemerintah negara bagian Sarawak belum secara resmi didekati oleh perusahaan yang berbasis di Brunei untuk memulai proyek tersebut.
Seorang pejabat pemerintah daerah di Kalimantan Utara mengatakan kepada Nikkei Asia bahwa ada beberapa diskusi yang telah dilakukan mengenai proyek tersebut dengan Brunei, namun Indonesia belum berkomitmen terhadap apa pun.
"Belum ada tindak lanjut mengenai masalah ini, terutama yang melibatkan kementerian," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati.
Menteri Komunikasi dan Transportasi Brunei Shamhary Mustapha mengatakan usulan tersebut belum dibahas secara resmi di tingkat pemerintah.
