Berita

Ilustrasi

Dunia

Eropa Mulai Tinggalkan Tiongkok yang Agresif

SELASA, 02 APRIL 2024 | 05:12 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Negara-negara di Eropa tampaknya sedang mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan Tiongkok yang dinilai terlalu obsesif serta mendominasi politik internasional dan rantai pasokan global.

Kelesuan kinerja Belt Road Initiative (BRI) di Eropa pasca Covid-19, praktik perdagangan yang tidak adil, ancaman keamanan, dan kekhawatiran dumping kendaraan listrik merupakan beberapa di antara alasan utama bagi blok Eropa untuk merumuskan kembali kebijakannya dengan Beijing.

Tahun lau, misalnya, Italia mengakhiri hubungan dengan Tiongkok karena praktik perdagangan yang tidak adil.


“Tiongkok adalah salah satu pesaing kami. Kami ingin hubungan baik, tapi aturannya harus sama untuk semua orang,” kata Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani.

“Oleh karena itu, kami menolak dumping sosial dan lingkungan, persaingan tidak sehat, dan pencurian pengetahuan,” ujarnya.

Uni Eropa juga menyatakan keprihatinan atas praktik perdagangan tidak adil yang diterapkan oleh Tiongkok, khususnya dalam konteks industri kendaraan listrik.

Banyak negara Eropa menjauhkan diri dari Tiongkok, kata pakar urusan luar negeri Emanuele Skimia. “Tampaknya Tiongkok kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi Eropa,” katanya.

Beberapa negara di Eropa Tengah dan Timur telah kehilangan kepercayaan pada Tiongkok karena dominasi ekonomi dan sikap Beijing dalam konflik Ukraina, ujar  peneliti senior di Pusat Studi Timur Polandia, Jakub Jakobowski.

“Sebagian besar negara di kawasan ini memiliki alergi yang kuat terhadap sistem Partai Komunis dan mempunyai firasat buruk terhadap sistem politik Tiongkok. Tren kawasan yang menjauhkan diri dari Tiongkok tidak akan berhenti,” ujarnya seperti dikutip dari sebuah artikel yang dipublikasikan The Singapore Post.

Sejumlah pengamat dan politisi di Inggris telah menyampaikan kekhawatiran pada  Tiongkok sejak tahun 2020 setelah Tiongkok mendorong seluruh dunia ke dalam cengkeraman pandemi Covid dan ancaman keamanan yang timbul dari perangkat keras yang dipasok Inggris.

“Daripada hanya bergantung pada ekonomi Tiongkok, kita harus memimpin pembentukan koalisi global baru yang menghargai kebebasan, demokrasi, dan akuntabilitas,” kata konsultan politik Tom Pridham yang berbasis di London.

Anggota parlemen di Inggris kini telah meminta pemerintah untuk memikirkan kembali hubungan dengan Tiongkok. Mereka mengatakan sudah waktunya untuk mengakui Partai Komunis Tiongkok (PKT) sebagai ancaman bagi negara.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menyatakan “keprihatinan yang sangat kuat” mengenai campur tangan Tiongkok dalam demokrasi parlementer di negaranya, yang jelas tidak dapat diterima. Hal itu disampaikannya ketika bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang beberapa bulan lalu.

Kebijakan baru mengenai Tiongkok juag diadopsi oleh Jerman yang tidak lagi menganggap Tiongkok sebagai mitra utama dalam urusan bisnis.

“Aturan permainan baru di kementerian-kementerian pemerintah dan kanselir di Berlin adalah melihat Tiongkok sebagai saingan, sehingga semakin perlu untuk menyatakan “tidak” secara tegas sehubungan dengan proyek-proyek investasi tertentu di sektor industri dan jasa tertentu,” kata Jens Bastian, peneliti di Institut Urusan Internasional dan Keamanan Jerman.

Kebijakan terbaru ini adalah akhir dari ilusi Jerman terhadap Tiongkok, kata Janka Oertel, direktur Program Asia di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa (ECFR).

Pendekatan baru Jerman dapat membantu negara-negara Eropa lainnya menghadapi risiko yang terkait dengan perdagangan dan hubungan diplomatik dengan Tiongkok

“Strategi Berlin menyoroti perlunya negara-negara UE untuk merumuskan kembali hubungan bilateral mereka dengan Beijing,” kata Alicja Bachulska, peneliti kebijakan di ECFR.

Sebelumnya, banyak negara Eropa menunjukkan kemarahan mereka atas taktik perdagangan yang memaksa dan laporan pengawasan melalui perangkat telekomunikasi oleh Tiongkok. Kini, mereka khawatir akan kerugian pada industri otomotif lokal akibat murahnya kendaraan listrik Tiongkok.

Oleh karena itu, UE memerintahkan penyelidikan atas praktik perdagangan yang tidak adil tersebut. Hal ini menyebabkan penurunan impor mobil Tiongkok ke Eropa.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Bripda Nopandri Anggota Polres Katingan Ditemukan Wafat Usai Gerebek Bandar Narkoba

Sabtu, 04 Juli 2026 | 22:06

GreenBus Pertamina, Ajak Generasi Muda Belajar dari Kampung Hijau Cemara

Sabtu, 04 Juli 2026 | 21:46

Aipda Endang Karyana Gugur usai Tertabrak Tugas di Tol Joglo

Sabtu, 04 Juli 2026 | 21:39

Bank Mandiri Taspen Gelar Appreciation Night Bersama Media di Pantai Sanur

Sabtu, 04 Juli 2026 | 21:10

Kapolri Pimpin Sertijab Enam Kapolda dan PJU Mabes

Sabtu, 04 Juli 2026 | 20:34

Ulang Tahun, Dasco Ucapkan Selamat untuk Nadiem Makarim

Sabtu, 04 Juli 2026 | 20:08

Terus Ada, Ada Terus, BNI Hadirkan Ragam Promo Spesial 80 Tahun Pengabdian

Sabtu, 04 Juli 2026 | 19:44

Partai Demokrat Ajak Publik Terlibat Tentukan Logo HUT ke-25

Sabtu, 04 Juli 2026 | 18:52

Pertamina Buka Rekrutmen Internship bagi Fresh Graduate, Ini Jadwalnya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 18:25

KAI Group Angkut 258,99 Juta Penumpang di Semester I 2026

Sabtu, 04 Juli 2026 | 17:57

Selengkapnya