Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampak sangat kecewa dengan sikap calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Bahkan PDIP menyebut putra sulung Presiden Joko Widodo itu sebagai pembohong.
Gibran disebut telah menipu kader hingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa tidak akan maju pada Pilpres 2024.
“Pada 2 Mei 2023 ketika kami melakukan klarifikasi terhadap Mas Gibran apakah mau maju atau tidak sebagai cawapres, lalu Mas Gibran menegaskan di depan saya dan Pak Komarudin Watubun (Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan) bahwa tidak akan berproses ke sana, karena lahir dan dibesarkan di PDIP dan kemudian tahu 'bahwa Bapak saya tahun depan akan habis kalau saya tidak berlabuh ke PDIP saya ke mana lagi', nah ini suatu kebohongan,” ucap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, kepada wartawan di Posko Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4).
Hal yang lebih parah lagi, kata Hasto, Gibran telah membohongi Megawati Soekarnoputri selaku pucuk pimpinan PDIP terkait pencalonannya sebagai cawapres pada 25 Oktober 2023 lalu.
“Kemudian ketika awal Agustus di dalam rapat konsolidasi seluruh kepala daerah, Ibu Megawati Soekarnoputri juga bertanya hal yang sama dan dijawab di hadapan seluruh kepala daerah bahwa Mas Gibran tidak akan maju,” sesalnya.
Di sisi lain, Hasto juga menyoal pencalonan Gibran sebagai cawapres yang telah menerabas konstitusi. Menurutnya, Walikota Solo itu telah melakukan
abuse of power lantaran memanfaatkan kekuasaan bapaknya yang masih menjabat Presiden RI dengan mengerahkan perangkat kekuasaan.
“Nah kalau ini kemudian prosesnya berjalan normal, demokratis itu mungkin rakyat bisa melihat adanya kebenaran. Tapi inilah kemudian yang mendasari
abuse of power dari penyelenggaraan kekuasaan negara, sumber-sumber daya negara, alat-alat negara. Inilah yang dipersoalkan oleh PDIP,” tegasnya.
Menurut Hasto, jika Gibran menjadi salah satu kader yang berkhianat kepada partai, masih bisa dianggap sebagai hal yang biasa karena menjadi bagian dari dinamika organisasi.
“Tetapi ketika berkhianat kepada konstitusi, pada demokrasi yang berkeadilan rakyat, apalagi nilai-nilai kejujuran seorang pemimpin itu pun dikorbankan, maka ini menjadi suatu persoalan yang sangat serius bagi kita sebagai bangsa,” pungkasnya.
