Berita

Dunia

Alasan Keamanan, Perusahaan China yang Hentikan Proyek di Pakistan Bertambah

MINGGU, 31 MARET 2024 | 18:29 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Proyek pembangunan bendungan Dasu dan bendungan Diamer-Bhasha juga dihentikan sementara karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan di provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang bergolak di Pakistan.

Perkembangan ini terjadi sehari setelah Power Construction Corporation of China menghentikan pekerjaan sipil di Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Perpanjangan ke-5 Tarbela di distrik Swabi di provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Lebih dari 2.000 pekerja diberhentikan sementara.

Sementara proyek bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air Dasu berkapasitas 4.320 MW yang berjarak sekitar 300 km di utara Islamabad dibangun China Gezhouba dengan pendanaan dari Bank Dunia.


The News International melaporkan sekitar 1.000 insinyur Tiongkok bekerja pada bendungan Dasu dan bendungan Diamer-Bhasha.

Staf lokal untuk kedua proyek tersebut telah diarahkan untuk tinggal di rumah sampai ada perintah lebih lanjut.

Seorang pejabat yang bekerja di proyek bendungan Dasu membenarkan bahwa perusahaan Tiongkok tersebut berhenti bekerja dan staf lokal diminta untuk tinggal di rumah. Proyek ini mempekerjakan sekitar 741 warga Tiongkok dan 6.000 penduduk lokal.

Senada dengan itu, General Manager Bendungan Diamer-Bhasha berkapasitas 4.800 MW Nazakat Hussain juga membenarkan bahwa perusahaan Tiongkok telah berhenti bekerja dan mengatakan sekitar 500 warga negara Tiongkok terlibat dalam DBD namun staf Frontier Works Organization, yang terdiri dari sekitar 6.000 penduduk setempat, terus bekerja.

Namun, 250 insinyur Tiongkok masih mengerjakan Bendungan Mohmand di Khyber Pakhtunkhwa, kata surat kabar itu mengutip Asim Rauf, manajer umum bendungan tersebut. “Pihak Tiongkok telah menunjukkan kepuasan atas situasi keamanan di wilayah proyek dan mereka bekerja di lokasi tersebut,” katanya kepada The News International.

Ribuan personel Tiongkok bekerja di Pakistan pada beberapa proyek di bawah naungan Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan senilai 60 miliar dolar AS.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya