Berita

Forum Kader PPP/Net

Politik

Terancam Gagal ke Senayan, Kader PPP Minta Mardiono Tanggung Jawab

SABTU, 30 MARET 2024 | 22:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kegagalan di Pemilu 2024 yang membuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terancam tidak lolos Parlemen, mulai dikritisi kader-kadernya.

Salah satunya seperti disuarakan Forum Kader PPP yang meminta pertanggungjawaban dari Muhamad Mardiono, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP.

Perwakilan dari Forum Kader PPP, Maman Firmasnyah mengatakan pihaknya menyesalkan partai kabah hanya mendapatkan prosentase suara sebanyak 3,87 persen atau 5.878.777 suara.


"Secara khusus kami menilai bahwa Mardiono telah banyak memberikan janji manis kepada stakeholder PPP yaitu kiai, ulama serta para kader," ujar Maman di Jakarta, Sabtu (30/3).

Maman mengaku masih ingat pernyataan Mardiono pada saat mengambil alih kepemimpinan di PPP.

"Mardiono menyatakan siap berkorban sepenuh jiwa raga, siap mati demi meningkatkan suara PPP, siap menjual aset pribadi demi kepentingan PPP," tuturnya.

Tidak hanya itu, katanya, adanya perombakan kepengurusan di tingkat DPW maupun DPC sejak Mardiono menjabat Plt Ketum, telah mengganggu kinerja pengurus di daerah basis.

"Kami mencontohkan di DPW DKI Jakarta, pemecatan struktur secara tidak sah telah mengganggu proses konsolidasi Pemilu 2024, sehingga perolehan suara PPP di Jakarta juga ikut menurun," katanya.

Untuk itu, Maman mendesak DPP PPP menjadwalkan pelaksanaan Muktamar untuk memilih ketua umum dan mengevaluasi hasil Pemilu 2024.

"Meminta kepada DPP PPP untuk segera melakukan percepatan Muktamar demi tegaknya disiplin organisasi," tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya