Berita

Forum Kader PPP/Net

Politik

Terancam Gagal ke Senayan, Kader PPP Minta Mardiono Tanggung Jawab

SABTU, 30 MARET 2024 | 22:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kegagalan di Pemilu 2024 yang membuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terancam tidak lolos Parlemen, mulai dikritisi kader-kadernya.

Salah satunya seperti disuarakan Forum Kader PPP yang meminta pertanggungjawaban dari Muhamad Mardiono, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP.

Perwakilan dari Forum Kader PPP, Maman Firmasnyah mengatakan pihaknya menyesalkan partai kabah hanya mendapatkan prosentase suara sebanyak 3,87 persen atau 5.878.777 suara.


"Secara khusus kami menilai bahwa Mardiono telah banyak memberikan janji manis kepada stakeholder PPP yaitu kiai, ulama serta para kader," ujar Maman di Jakarta, Sabtu (30/3).

Maman mengaku masih ingat pernyataan Mardiono pada saat mengambil alih kepemimpinan di PPP.

"Mardiono menyatakan siap berkorban sepenuh jiwa raga, siap mati demi meningkatkan suara PPP, siap menjual aset pribadi demi kepentingan PPP," tuturnya.

Tidak hanya itu, katanya, adanya perombakan kepengurusan di tingkat DPW maupun DPC sejak Mardiono menjabat Plt Ketum, telah mengganggu kinerja pengurus di daerah basis.

"Kami mencontohkan di DPW DKI Jakarta, pemecatan struktur secara tidak sah telah mengganggu proses konsolidasi Pemilu 2024, sehingga perolehan suara PPP di Jakarta juga ikut menurun," katanya.

Untuk itu, Maman mendesak DPP PPP menjadwalkan pelaksanaan Muktamar untuk memilih ketua umum dan mengevaluasi hasil Pemilu 2024.

"Meminta kepada DPP PPP untuk segera melakukan percepatan Muktamar demi tegaknya disiplin organisasi," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya