Berita

Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin/RMOL

Politik

KPU Klaim Jumlah Sengketa Hasil Pemilu di 2024 Turun 15,59 Persen

SABTU, 30 MARET 2024 | 16:11 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Jumlah perkara sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024, diklaim menurun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan, permohonan PHPU yang didaftarkan dan diregistrasi pada Pemilu 2024 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan permohonan PHPU Pemilu 2019.

"Ada 340 permohonan pada Pemilu 2019 dan 287 permohonan pada Pemilu 2024 atau setara sekitar 84,41 persen, alias mengalami penurunan permohonan sengketa PHPU di MK sekitar 15,59 persen," ujar Afif kepada wartawan, Sabtu (30/3).


Dia memaparkan, dilihat berdasarkan total perkara yang diregister pada Pemilu 2019, dari 340 permohonan perkara MK yang bisa ditindaklanjuti 261 permohonan.

"Permohonan yang diperiksa sampai dengan tahap pembuktian 122 permohonan, dam permohonan yang dikabulkan 12," sambungnya.

Sementara, rincian PHPU pada Pemilu Serentak 2024 yang diregistrasi juga dipastikan jauh lebih kecil ketimbang lima tahun sebelumnya.

"(Perkara PHPU di Pemilu 2024) pilpres (ada) 2 permohonan, pileg DPR dan DPRD 273 permohonan, dan DPD 12 permohonan. Tapi permohonan sengketa yang diregister baru permohonan pilpres 2 perkara," demikian Afif menambahkan.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya