Berita

Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih berpeluang menarik PDIP ke koalisi mereka/Istimewa

Politik

Pengamat: PDIP Masih Berpeluang Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

JUMAT, 29 MARET 2024 | 19:11 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Peralihan dukungan berpotensi dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pascapenetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu diprediksi akan turut bergabung dengan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) peraih suara terbanyak, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Ade Reza Haryadi menuturkan, masih sangat memungkinkan bagi PDIP untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pasalnya, dia memandang pemerintahan Prabowo-Gibran masih butuh tambahan partai pendukung yang masuk parlemen. Sehingga diyakini akan ada "rayuan" yang dilakukan kubu Prabowo-Gibran agar partai pemenang Pemilu 2024 itu gabung ke koalisi mereka.


"Tidak akan ada hambatan yang berarti untuk membentuk koalisi yang diperluas dan pemerintahan yang lebih inklusif dan akomodatif," ujar Reza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/3).

Lebih dari itu, Reza meyakini kemungkinan PDIP bergabung dengan pemenang Pilpres 2024 karena hal ini sudah pernah dialami Prabowo dan Partai Gerindra pada Pilpres 2019.

"(PDIP masih berpeluang) Mau bergabung dalam pemerintahan yang dibentuk Prabowo Subianto. Tentu berdasarkan pengalaman pilpres sebelumnya, tidak adanya rentang jarak ideologis yang lebar, serta kecenderungan pragmatisme politik parpol di Indonesia," demikian Reza.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya