Berita

Presiden Joko Widodo dan keluarga/Net

Politik

Kalau Ingin Gibran Aman, Jokowi Tak Usah Intervensi Pemerintahan Prabowo

JUMAT, 29 MARET 2024 | 16:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu lagi ikut campur atau cawe-cawe dalam pemerintahan baru pengganti dirinya kelak. Meskipun sang anak sulung, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden mendampingi presiden terpilih Prabowo Subianto.

Jika Jokowi terlalu banyak mengintervensi pemerintahan Prabowo-Gibran, maka akan ada konsekuensi politik yang harus diterimanya. Dalam ini, dampaknya akan dirasakan Gibran.

“Ya memang begitu. Kalau Gibran ingin aman, ya Jokowi enggak boleh cawe-cawe,” kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (29/3).


Oleh karena itu, Ujang menyarankan, ketika sudah tidak lagi menjadi presiden maka Jokowi tidak ikut campur pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Ya biarkan misalkan Prabowo bekerja, Gibran juga bekerja secara natural dengan merealisasikan janji yang telah dikampanyekannya,” tutur Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Jokowi, menurut Ujang, harusnya bisa menahan diri untuk tidak lagi ikut campur pemerintahan, meskipun ia punya andil besar dalam pemenangannya.

“Pak Jokowi menahan diri dan enggak usah intervensi. Nikmati saja ketika sudah pensiun agar bisa menjadi negarawan. Agar jangan nanti dikenal sebagai presiden yang negatif di mata publik, kan kasihan juga ketika landing nanti tidak bagus,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya