Berita

Bandara Internasiona Pokhara di Katmandhu, Nepal.

Dunia

Nepal Terjerat Utang China dalam Proyek Bandara Pokhara

RABU, 27 MARET 2024 | 05:37 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemerintah Nepal tengah mendekati China untuk mengubah utang negara itu dalam pembangunan Bandara Internasional Pokhara menjadi hibah. Perdana Menteri Nepal Pushpa Kamal Dahal mengakui bahwa bandara tersebut gagal menghasilkan pendapatan, membuat Nepal tidak dapat memenuhi komitmen pembayaran, dan akibatnya lagi utang pada China bertambah dan menumpuk.

Pengakuan Perdana Menteri Puspha Kamal Dahal disampaikan baru-baru ini menjawab pertanyaan anggota parlemen dari kubu oposisi Chanda Chaudhary.  

“Untuk mengoperasikan penerbangan dari dan ke Bandara Internasional Pokhara, telah dibentuk panitia untuk mempelajari kerjasama pemerintah-swasta. Berdasarkan laporan yang disiapkan panitia, persiapan yang diperlukan akan dilakukan untuk pengoperasian bandara. Pinjaman diperoleh untuk pembangunan Bandara Internasional Pokhara,” ujarnya seperti dikutip dari Big News Network.


“Pembicaraan diplomatik sedang dilakukan untuk mengubahnya menjadi hibah. Koordinasi yang diperlukan akan dilakukan untuk semua pengelolaan keuangan yang diperlukan," sambung PM Dahal.

Bandara Internasional Pokhara, yang dibuka pada 1 Januari 2023, belum pernah menerima penerbangan internasional kecuali penerbangan carteran China. Itu pun jarang terjadi.

Pada tanggal 21 Maret 2016, Nepal dan Chinamencapai perjanjian pinjaman yang menetapkan jumlah total pinjaman sebesar 1,37 miliar yuan China, dimana 355,9 juta yuan China merupakan pinjaman tanpa bunga. Otoritas Penerbangan Sipil Nepal (CAAN), badan pengatur penerbangan negara Himalaya, bertanggung jawab untuk membayar jumlah pinjaman pada tahun 2036.

Tahun lalu, usai kunjungan ke Beijing PM Nepal Dahal mengumumkan bahwa penerbangan China akan datang ke Pokhara untuk membantu menutupi kerugian tersebut.

Beberapa hari sebelum peresmian bandara tersebut tahun lalu, Duta Besar China untuk Nepal mengklaim dalam tweet bahwa bandara tersebut adalah bagian dari Belt dan Road Initiative (BRI) yang ditolak oleh Pemerintah Nepal.

Namun segera setelah serah terima tersebut, bandara Pokhara menjadi contoh bahaya yang timbul akibat importasi model pembangunan infrastruktur dari China. Model ini memberikan keuntungan kepada perusahaan-perusahaan China dan merugikan negara peminjam.

China CAMC Engineering, divisi konstruksi konglomerat China Sinomach, memainkan peran penting dalam proyek bandara Pokhara. Bandara ini mengimpor bahan bangunan dan mesin dari Tiongkok, dan bandara itu sendiri penuh dengan teknologi keamanan dan industri buatan China. Terlepas dari klaim China mengenai kualitas proyek tersebut, penyelidikan yang dilakukan oleh The New York Times mengungkapkan narasi yang meresahkan.

Banyaknya individu yang terlibat dalam proyek tersebut dan pemeriksaan menyeluruh terhadap ribuan dokumen menunjukkan bahwa China CAMC Engineering secara konsisten mendiktekan persyaratan untuk memaksimalkan keuntungan dan melindungi kepentingannya. Pada saat yang sama, mereka secara sistematis menghilangkan pengawasan Nepal.

Sebagai konsekuensinya, Nepal mendapati dirinya terjerat dalam utang yang besar kepada para kreditor China tanpa adanya arus penumpang yang diharapkan dapat membayar kembali pinjaman tersebut.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya