Berita

Bandara Internasiona Pokhara di Katmandhu, Nepal.

Dunia

Nepal Terjerat Utang China dalam Proyek Bandara Pokhara

RABU, 27 MARET 2024 | 05:37 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemerintah Nepal tengah mendekati China untuk mengubah utang negara itu dalam pembangunan Bandara Internasional Pokhara menjadi hibah. Perdana Menteri Nepal Pushpa Kamal Dahal mengakui bahwa bandara tersebut gagal menghasilkan pendapatan, membuat Nepal tidak dapat memenuhi komitmen pembayaran, dan akibatnya lagi utang pada China bertambah dan menumpuk.

Pengakuan Perdana Menteri Puspha Kamal Dahal disampaikan baru-baru ini menjawab pertanyaan anggota parlemen dari kubu oposisi Chanda Chaudhary.  

“Untuk mengoperasikan penerbangan dari dan ke Bandara Internasional Pokhara, telah dibentuk panitia untuk mempelajari kerjasama pemerintah-swasta. Berdasarkan laporan yang disiapkan panitia, persiapan yang diperlukan akan dilakukan untuk pengoperasian bandara. Pinjaman diperoleh untuk pembangunan Bandara Internasional Pokhara,” ujarnya seperti dikutip dari Big News Network.


“Pembicaraan diplomatik sedang dilakukan untuk mengubahnya menjadi hibah. Koordinasi yang diperlukan akan dilakukan untuk semua pengelolaan keuangan yang diperlukan," sambung PM Dahal.

Bandara Internasional Pokhara, yang dibuka pada 1 Januari 2023, belum pernah menerima penerbangan internasional kecuali penerbangan carteran China. Itu pun jarang terjadi.

Pada tanggal 21 Maret 2016, Nepal dan Chinamencapai perjanjian pinjaman yang menetapkan jumlah total pinjaman sebesar 1,37 miliar yuan China, dimana 355,9 juta yuan China merupakan pinjaman tanpa bunga. Otoritas Penerbangan Sipil Nepal (CAAN), badan pengatur penerbangan negara Himalaya, bertanggung jawab untuk membayar jumlah pinjaman pada tahun 2036.

Tahun lalu, usai kunjungan ke Beijing PM Nepal Dahal mengumumkan bahwa penerbangan China akan datang ke Pokhara untuk membantu menutupi kerugian tersebut.

Beberapa hari sebelum peresmian bandara tersebut tahun lalu, Duta Besar China untuk Nepal mengklaim dalam tweet bahwa bandara tersebut adalah bagian dari Belt dan Road Initiative (BRI) yang ditolak oleh Pemerintah Nepal.

Namun segera setelah serah terima tersebut, bandara Pokhara menjadi contoh bahaya yang timbul akibat importasi model pembangunan infrastruktur dari China. Model ini memberikan keuntungan kepada perusahaan-perusahaan China dan merugikan negara peminjam.

China CAMC Engineering, divisi konstruksi konglomerat China Sinomach, memainkan peran penting dalam proyek bandara Pokhara. Bandara ini mengimpor bahan bangunan dan mesin dari Tiongkok, dan bandara itu sendiri penuh dengan teknologi keamanan dan industri buatan China. Terlepas dari klaim China mengenai kualitas proyek tersebut, penyelidikan yang dilakukan oleh The New York Times mengungkapkan narasi yang meresahkan.

Banyaknya individu yang terlibat dalam proyek tersebut dan pemeriksaan menyeluruh terhadap ribuan dokumen menunjukkan bahwa China CAMC Engineering secara konsisten mendiktekan persyaratan untuk memaksimalkan keuntungan dan melindungi kepentingannya. Pada saat yang sama, mereka secara sistematis menghilangkan pengawasan Nepal.

Sebagai konsekuensinya, Nepal mendapati dirinya terjerat dalam utang yang besar kepada para kreditor China tanpa adanya arus penumpang yang diharapkan dapat membayar kembali pinjaman tersebut.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya