Berita

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja/RMOL

Politik

Bawaslu Catat 171 Rekomendasi PSU/PSS/PSL Tak Dijalankan KPU

SELASA, 26 MARET 2024 | 14:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Susulan (PSS), dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), tak seluruhnya dijalankan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menyampaikan, pelaksanaan PSU/PSL/PSS yang dijalankan KPU RI tidak sebagaimana seharusnya, yaitu seperti yang direkomendasikan pihaknya dengan jumlah lebih tinggi.

Dia menyebutkan, selisih angka PSU/PSL/PSS yang dilaksanakan KPU RI dengan rekomendasi Bawaslu RI mencapai 171.


"Bawaslu merekomendasikan adanya PSU, PSL, PSS totalnya sebanyak 1.692 TPS, namun yang ditindaklanjuti KPU hanya 1.521 TPS," ujar Bagja kepada wartawan, Selasa (26/3).

Anggota Bawaslu RI dua periode itu menegaskan, rekomendasi pelaksanaan PSU/PSS/PSL merupakan hasil pengawasan dalam tahap pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024.

Di mana, dituturkan Bagja, ada 19 permasalahan yang muncul. Dengan rincian, 13 permasalahan pada pemungutan suara, dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara.

Bagja mengatakan, data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB.

"Beberapa masalah dalam pemungutan suara itu antara lain surat suara tertukar, pembukaan TPS lebih dari pukul 07.00," terang Bagja.

"Terdapat pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP-el, pemilih mencoblos lebih dari sekali," tambah Bagja. 

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya