Berita

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (25/3)/RMOL

Politik

Memberantas Mafia Tanah

AHY: Jika Ada Oknum Melanggar, Kami Tindak Tegas

SENIN, 25 MARET 2024 | 19:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (25/3).

Dalam Raker tersebut, AHY menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pengawasan internal secara ketat. Namun, dia menekankan pada pendekatan preventif dibandingkan pendekatan represif.

“jika ada oknum yang melanggar kami akan bertindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, sebaliknya, jika pejabat itu sudah bekerja sesuai dengan aturan maka saya tidak akan membiarkan ada pejabat Kementerian ATR yang masuk penjara akibat ulah mafia tanah ini,” tegas AHY.


AHY menegaskan, pihaknya akan memberikan pembelaan dengan menggunakan seluruh cara dan sumber daya dimiliki. Sebab, dia berkomitmen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di institusi Kementerian ATR/BPN.

Namun, kata AHY, pihaknya juga mempunyai strategi untuk mengatasi mafia tanah. Dalam hal ini, jika ada laporan masyarakat terkait mafia tanah dipastikan bakal diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Minggu lalu saya baru saja kembali dari Surabaya itu mengungkap mafia tanah di Jatim korbannya bukan hanya masyarakat tapi juga pejabat daerah, tanda tangan salah satu kepala dinas dipalsukan oleh para mafia tanah ini, ini sudah keterlaluan,” pungkasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya