Berita

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto bersama istri, Yanti K. Isfandiari/Ist

Politik

Bukan Jokowi, Airlangga Paling Pantas Pimpin Koalisi Besar

JUMAT, 22 MARET 2024 | 23:01 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Wacana pembentukan koalisi besar yang saat ini berkembang diyakini bisa berdampak positif bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pandangan pengamat politik Dedi Kurnia Syah, koalisi besar bisa dibentuk dengan syarat dilakukan secara proporsional.

Dalam hal ini, partai pengusung Prabowo-Gibran harus mendapat porsi yang sesuai dengan kinerja politik mereka, utamanya saat pemenangan.


"Secara khusus Golkar (harus mendapat porsi lebih), mengingat Golkar adalah partai terbesar sekaligus representasi Gibran," kata Dedi kepada wartawan, Jumat (22/3).

Golkar, kata dia, wajib dilibatkan dalam putusan penting koalisi besar bahkan bisa menjadi pemegang komando karena jumlah perolehan kursi paling banyak.

"Di luar itu, partai penantang utamanya PKB dan Nasdem sejauh ini tidak memiliki persoalan dan pertentangan dengan kelompok Prabowo-Gibran. Untuk itu, wacana koalisi besar cukup mudah dijalankan," papar Dedi.

Dengan status Golkar sebagai pemegang suara terbanyak di koalisi, maka wajar jika Airlangga pantas menjadi ketua koalisi besar. Hal ini bisa menjadi jawaban di tengah dorongan agar Jokowi menjadi ketua koalisi besar.

Apalagi selain sukses memimpin Golkar, Airlangga juga moncer menduduki kursi Menko Perekonomian di masa pemerintahan Jokowi-Maruf.

''Kinerja Airlangga dinilai cukup baik dalam mengawal sektor perekonomian dalam negeri. Jadi peluangnya cukup besar memimpin koalisi besar," tutupnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya