Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist
Tingkat inklusi keuangan terus mengalami peningkatan sebesar 3 poin persentase rata-rata per tahun. Tahun 2023, tingkat inklusi keuangan tercatat 88,7 persen, atau lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 85,1 persen.
Capaian tersebut juga lebih tinggi sebesar 0,7 poin persentase dari target 88 persen yang ditetapkan tahun 2023.
“Capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi dan sinergi program yang kuat di antara kementerian/lembaga, Bank Indonesia, OJK serta mitra pembangunan pemerintah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Jumat (22/3).
Setidaknya, ada tiga indikator yang mendorong peningkatan keuangan inklusif nasional, yakni jangkauan akses, penggunaan produk keuangan, dan peningkatan kualitas.
Hingga saat ini, kata Airlangga, terdapat 53,9 juta rekening pelajar, 150,7 juta akun uang elektronik, dan 30 juta
merchant QRIS.
Sementara untuk program jaminan sosial ada 1,11 juta penyaluran Kartu Prakerja dan pembiayaan bersubsidi kepada 4,64 juta debitur KUR.
Adapun untuk menjangkau masyarakat di area pedesaan juga telah ada 1,18 juta agen Laku Pandai dan 932 ribu agen Layanan Keuangan Digital.
Meski tingkat inklusi keuangan telah mencapai target, Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan pemerintah untuk mengambil langkah pemangkasan berbagai tantangan ke depannya.
Mulai dari pengurangan kesenjangan inklusi keuangan dengan tingkat literasi, pengurangan disparitas antardaerah dan antarkelompok sosial-ekonomi, optimalisasi kepemilikan rekening pada berbagai kelompok masyarakat, peningkatan literasi digital, peningkatan perlindungan konsumen, hingga penguatan kelembagaan DNKI dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Pemerintah juga telah mencanangkan target keuangan inklusif dan literasi keuangan untuk jangka menengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, dengan peningkatan target penggunaan akun 1 persen tiap tahun mulai dari 91 persen di tahun 2025 hingga 95 persen pada tahun 2029.
Target kepemilikan akun juga diharapkan meningkat 2 persen per tahun mulai dari 82 persen di tahun 2025 hingga 90 persen tahun 2029.
“Dengan melibatkan industri sektor keuangan dan mitra pembangunan juga telah merumuskan berbagai inisiatif program, khususnya menyasar kelompok masyarakat yang belum terlayani keuangan formal," tandasnya.
