Berita

Koordinator Siaga 98, Hasanuddin/RMOL

Hukum

Kejagung harus Serahkan Data Dugaan Korupsi LPEI ke KPK

JUMAT, 22 MARET 2024 | 18:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kejaksaan Agung (Kejagung) disarankan untuk mengkoordinasikan data dan informasi yang diserahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah terlebih dahulu melakukan penyidikan dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Menurut Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin, KPK mempunyai kewenangan melakukan penindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi di LPEI.

"Terhadap penyerahan data yang dilakukan Menkeu SMI ke Kejaksaan Agung, maka Kejagung dapat mengkoordinasikan data/informasi tersebut kepada KPK sebagai penyelidik/penyidik awal," kata Hasanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/3).


Koordinasi data dan informasi itu kata Hasanuddin, sebagai bentuk kerja sama penguatan dan dukungan penindakan korupsi yang dilakukan KPK dan Kejagung.

Akan tetapi kata Hasanuddin, dalam hal Kejagung tidak melakukan hal tersebut, KPK tetap terus berjalan, karena penindakan terhadap dugaan korupsi LPEI sudah masuk proses penegakan hukum.

"Tidak terpengaruh dengan laporan Menkeu tersebut. Tindakan Menkeu tersebut, bisa jadi risih dengan upaya KPK yang tidak mengenal kompromi, semata penegakan hukumnya berdasarkan kelengkapan alat bukti," pungkas Hasanuddin.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya