Berita

Politikus senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, tolak wacana Munas dipercepat/RMOL

Politik

Tegaskan Jokowi Tak Penuhi Syarat Ketum Golkar, JK Tolak Munas Dipercepat

KAMIS, 21 MARET 2024 | 01:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak memenuhi syarat untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Hal ini disampaikan politikus senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, di kediamannya di kawasan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Rabu (20/3).

Sosok yang akrab disapa JK itu mengingatkan, sesuai AD/ART Partai Golkar, calon ketum harus pernah menjadi pengurus atau memimpin partai selama satu periode atau lima tahun kepengurusan.


"Kan sudah dibantah oleh beberapa pihak dan (Jokowi) tidak memenuhi syarat," kata JK yang pernah menjadi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI.

Sejauh ini ada 4 nama yang digadang-gadang masuk dalam bursa Ketum Golkar. Yakni petahana Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Bahlil Lahadalia.

Menurut Ketua Dewan Masjid Indonesia itu, asalkan calon tersebut memenuhi kriteria dan syarat sesuai ketetapan partai, maka siapapun yang masuk bursa calon ketum sah-sah saja.

JK juga menegaskan, Musyawarah Nasional (Munas) Golkar akan tetap dilaksanakan pada Desember 2024. Hal ini sekaligus membantah isu bahwa pelaksanaan Munas akan dipercepat.

"Enggak lah (Munas dipercepat) mereka sudah diputuskan dengan seluruh DPD, yang menentukan kan DPD bukan orang lain. DPD Rapim di Bali, memutuskan itu (Munas), itu secara partai sudah begitu memenuhi anggaran dasar," tandas JK.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya