Berita

Ilustrasi logo PPP/Net

Politik

Cuma 8 Parpol Lolos Parliamentary Threshold, PPP Tergusur dari Parlemen

RABU, 20 MARET 2024 | 23:30 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hasil pemilihan legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Rabu malam (20/3), mencatat hanya 8 partai politik (parpol) yang berhak mendapat kursi di parlemen.

Hal tersebut diperoleh berdasarkan hasil pencermatan Kantor Berita Politik RMOL terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional, yang ditetapkan di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).

Dari total 18 parpol yang mengikuti pileg dalam rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, hanya 8 parpol yang mampu memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen.  


Adapun 8 parpol yang berhak mendapat jatah kursi di DPR RI adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang pada Pemilu Serentak 2019 berhasil mendapat kursi DPR, pada Pemilu Serentak 2024 justru mengalami kegagalan. Total suara yang diraih PPP tidak mencapai batas minimal 4 persen.

Selain PPP, juga terdapat 9 parpol peserta Pemilu Serentak 2024 lainnya yang tidak berhasil lolos batasan 4 persen suara nasional untuk mendapat jatah kursi di DPR RI. Yaitu Perindo, Gelora, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, Garuda, dan PKN.

Berikut daftar perolehan dan persentase suara 18 parpol nasional di 38 provinsi dan 128 wilayah pemilihan luar negeri:

1. PDIP: 25.387.278 (16,72 persen)
2. Golkar: 23.208.654 (15,29 persen)
3. Gerindra: 20.071.708 (13,22 persen)
4. PKB: 16.115.655 (10,62 persen)
5. Nasdem: 14.660.516 (9,66 persen)
6. PKS: 12.781.353 (8,42 persen)
7. Demokrat: 11.283.160 (7,43 persen)
8. PAN: 10.984.003 (7,24 persen)
9. PPP: 5.878.777 (3,87 persen)
10. PSI: 4.260.169 (2,806 persen)
11. Perindo: 1.955.154 (1,29 persen)
12. Gelora: 1.281.991 (0,84 persen)
13. Hanura: 1.094.588 (0,72 persen)
14. Buruh: 972.910 (0,64 persen)
15. Ummat: 642.545 (0,42 persen)
16. PBB: 484.486 (0,32 persen)
17. Garuda: 406.883 (0,27 persen)
18. PKN: 326.800 (0,215 persen).

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya