Berita

Menteri Keuangan, Sri Mulyani/Net

Bisnis

Sri Mulyani: Imbas Pemilu 2024 Belanja Pemerintah Melonjak

RABU, 20 MARET 2024 | 13:11 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Belanja pemerintah pusat dilaporkan naik 17 persen setelah pesta demokrasi atau Pemilu 2024 berlangsung di dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Selasa (19/3).

Dalam laporannya Sri Mulyani menyebutkan bahwa belanja pemerintah telah direalisasikan sebesar Rp328,9 triliun hingga 15 Maret 2024.


Angka tersebut melonjak tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp281 triliun.

"Kenaikan cukup tinggi disebabkan pemilu, memang dibandingkan tahun lalu karena tak ada pemilu jadi ada kenaikan untuk K/L," ujarnya dikutip Rabu (20/3).

Adapun dalam kesempatan itu, Sri merinci belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp165,4 triliun. Terealisasi 15,2 persen dari target Rp1.090,8 triliun. Kemudian, belanja non-KL sebesar Rp163,4 triliun atau 11,9 persen dari target Rp1.376,7 triliun.

Sementara itu realisasi penerimaan APBN per 15 Maret 2024 tercatat sebesar Rp493,2 triliun atau 17,6 persen dari target Rp2.802.3 triliun, terdiri dari penerimaan pajak Rp342,9 triliun, kepabeanan Rp56,5 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp93,5 triliun.

APBN tersebut digunakan untuk belanja pemerintah sebesar Rp470,3 triliun atau 14,1 persen dari target Rp3.325,1 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp328,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp141,4 triliun.

Dengan kondisi tersebut, maka APBN sampai pertengahan Maret tercatat masih surplus sebesar Rp22,8 triliun atau 0,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya