Berita

Ketua DPRD Gresik M Abdul Qodir/RMOLJatim

Nusantara

ASN di Gresik Terancam Tak Dapat THR

RABU, 20 MARET 2024 | 03:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik pada 2024 terancam tidak bisa mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Pasalnya, kondisi keuangan daerah yang belum membaik hingga saat ini.

Ketua DPRD Gresik, M Abdul Qodir mengatakan, beban utang APBD Gresik pada tahun anggaran 2023 cukup tinggi mencapai ratusan miliar. Sehingga, pihaknya pesimistis pembayaran THR ASN pada tahun ini bisa terealisasi tepat waktu.

"Kondisi keuangan saat ini, masih belum membaik persoalan utang 2023 masih belum klir. Makanya kami pesimistis THR bisa dibayar tepat waktu. Meski begitu, DPRD Gresik berharap THR ASN tetap menjadi prioritas," katanya kepada Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (19/3).


"Apalagi, dari informasi yang kami terima THR ASN tahun ini dibebankan ke APBD tidak lagi dari APBN dan kami belum memeriksa lagi aturannya. Tapi kalau benar seperti itu, jelas akan sangat membebani APBD," tuturnya.

Qodir menambahkan, dalam waktu dekat DPRD Gresik akan memanggil  pemerintah daerah terkait masalah tersebut. Sehingga, bisa diperjelas kondisi keuangan daerah serta menghitung terlebih dahulu total anggaran yang dibutuhkan.

"Bagi kami memberikan THR cukup penting dan merupakan instruksi dari pusat. Utang Pemkab Gresik pada anggaran tahun 2023 cukup besar, jumlah tanggungannya sekitar Rp327 miliar. Sesuai rencana akan diangsur pada trimester pertama sebesar Rp 44 miliar, sisanya pada APBD-P pertengahan tahun 2024 ini," ungkapnya.

"Jika kebijakan itu dipaksakan, tentu akan berdampak pada keuangan dan program daerah yang tidak stabil. Karena itu, kami segera membahasnya bersama pihak terkait. Salah satunya dengan menghitung terlebih dahulu total kebutuhan THR di Kabupaten Gresik,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya