Jalan Politik Jokowi jadi Ketua Umum Golkar Terganjal Banyak Aturan

Peluang Joko Widodo untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar sangat kecil dan sulit terwujud dalam waktu dekat.

Sebagai salah satu partai politik tertua di Indonesia, Golkar memiliki aturan main yang sulit dipenuhi Jokowi jika ingin menjadi ketua umum.

Salah satunya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Golkar yang mengharuskan calon ketua umum menjalani kaderisasi minimal lima tahun.

Hal itu pula yang disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie belum lama ini.

“Ada aturan, mesti menjadi pengurus minimal lima tahun,” kata Aburizal.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Umum Golkar, Erwin Aksa. Ia memaparkan, ada banyak syarat yang harus dipenuhi Jokowi jika ingin menjadi Ketua Umum Golkar.

Merujuk AD/ART, calon ketua umum harus pernah menjadi pengurus pusat atau provinsi selama satu periode penuh dan aktif dalam kepengurusan Golkar selama lima tahun terakhir.

Calon ketua umum juga harus mendapatkan dukungan 30 persen dari pemilik suara.

“Ada juga klausul pernah mengikuti pelatihan Golkar. Untuk menjadi ketua umum Golkar itu syaratnya cukup banyak,” kata Erwin.

Golkar sendiri baru akan melakukan Musyawarah Nasional (Munas) pada 21 Desember 2024 mendatang.

Jelang Munas, sejumlah nama mulai masuk bursa bakal calon ketua umum. Mulai dari dorongan agar Airlangga Hartarto kembali memimpin hingga Agus Gumiwang Kartasasmita.