Berita

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

Tolak Tuntutan Pertukaran Sandera Hamas, Netanyahu Setujui Operasi Rafah

SABTU, 16 MARET 2024 | 17:44 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui rencana operasi militer Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di kota Rafah di Gaza selatan, pada Jumat (15/3).

Kantor PM Israel dalam pernyataannya juga mengatakan bahwa Netanyahu menolak tuntutan Hamas untuk membebaskan sandera mereka sebagai bagian dari persyaratan atas tahanan Palestina.

Keputusan ini diambil setelah pertemuan kabinet perang yang berlangsung di tengah tegangnya situasi di wilayah tersebut.


"Tuntutan Hamas (yang meminta pembebasan sandera) tidak masuk akal," kata kantor PM Israel, dikutip CGTN pada Sabtu (16/3).

Meskipun terdapat peringatan luas dari komunitas internasional untuk menghindari lebih banyak serangan ke Rafah, tempat sekitar 1,5 juta pengungsi Palestina mencari perlindungan, namun Israel tetap memutuskan untuk melancarkan operasi militer di kota tersebut.

Menanggapi keputusan Israel, kepresidenan Palestina mengecam rencana tersebut. Mereka meminta masyarakat internasional untuk mencegah "agresi berbahaya" yang diyakini akan semakin memperburuk penderitaan rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa sejauh ini jumlah korban tewas Palestina terus bertambah, mencapai angka 31.490 orang sejak dimulainya konflik Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023.

Selama 24 jam terakhir, tentara Israel juga dilaporkan telah membunuh 149 warga Palestina dan melukai 300 lainnya di daerah kantong pantai tersebut.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya