Berita

Rapat Panja RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama Baleg DPR RI dan Pemerintah, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta/RMOL

Politik

DPD RI Usul Gubernur dan Wagub DKJ Wajib Asli Betawi

JUMAT, 15 MARET 2024 | 22:35 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan agar orang asli Jakarta dari suku Betawi bisa menjadi syarat wajib kepala daerah dalam RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Anggota DPD RI, Sylviana Murni mengatakan, masyarakat Betawi merupakan pemilik asli Jakarta dan tidak ada salahnya jika partai-partai politik pengusung pun mewakili orang Betawi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di DKJ.

"Nah kalau misalnya memang ditunjuk tapi semua partai yang menunjuk pasangan untuk berjuang ke Pilkada ini ada kewajihan kuota perempuan 20 persen. Tapi ini wajib wagubnya kah gubernurnya kah itu harus dari unsur Betawi," kata Sylviana dalam Rapat Panja RUU DKJ bersama Baleg DPR RI dan Pemerintah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/3).


Menurut Sylviana, orang Betawi sudah masuk dalam kriteria menjadi pemimpin yakni pikiran yang terbuka dan egaliter.

"Kemudian ada beberapa lagi ada pemberian penghargaan kepada masyarakat Betawi, misalnya pak ketua bukan orang Betawi tapi kalau berkontribusi banyak kepada orang Betawi why not?” tuturnya.

"Jadi maksud saya kolaborasi ini antara sedemokratis tetap bisa dipilih tapi ada ketentuan yang mengatur kalau parpol akan mencalonkan dalam pilkada wajib salah satunya harus ada orang Betawi," imbuh dia.

Hal itu juga, kata Sylviana, menjadi sebuah kekhususan yang dimiliki DKJ nantinya dan membedakan dengan daerah-daerah lainnya.

"Sama dengan Papua. Jakarta berilah kesempatan itu pada Betawi. Saya ingin boleh dibilang masa saya harus berjuang untuk membuat legacy dimana saya harus berjuang untuk ini soal hasil itu Allah SWT dan bapak-bapak di sini. Tapi saya harus berjuang untuk ini," ujarnya.

Selain itu, lanjut Sylviana, juga Walikota yang ditunjuk nanti harus mewakili dari suku Betawi.

"Seyogyanya dalam perda harus ada kuota pak. Misalnya berapa dari Walikota yang dari Betawi betul dipilih secara fit and proper test, tapi harus ada kriteria itu tinggal kami masyarakat Betawi mempersiapkan itu dengan persyaratan itu," demikian Sylviana.




Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

KSP Bocorkan Poin Penting Taklimat Presiden Prabowo

Kamis, 12 Maret 2026 | 17:30

Pembangunan Huntara Ditarget Rampung Seluruhnya Sebelum Lebaran

Kamis, 12 Maret 2026 | 17:25

Rancangan Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme Tuai Kritik

Kamis, 12 Maret 2026 | 17:23

Safari Ramadan di Tujuh Provinsi, PTPN IV Bahagiakan Anak Yatim

Kamis, 12 Maret 2026 | 17:01

Pengemis Musiman Eksploitasi Anak Kembali Marak Jelang Lebaran

Kamis, 12 Maret 2026 | 17:00

Ketua Bawaslu Ungkap Kelemahan Norma Penanganan Pelanggaran Pemilu

Kamis, 12 Maret 2026 | 16:59

Bukan Teladan, Pimpinan DPD Kompak Belum Lapor LHKPN

Kamis, 12 Maret 2026 | 16:44

Gibran Silaturahmi ke Habib Ali Kwitang Jelang Lebaran

Kamis, 12 Maret 2026 | 16:31

Guru Honorer Layak Dapat THR

Kamis, 12 Maret 2026 | 16:22

Ramadan jadi Momentum Edukasi Penggunaan Air dengan Bijak

Kamis, 12 Maret 2026 | 16:17

Selengkapnya