Berita

Rapat Panja RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama Baleg DPR RI dan Pemerintah, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta/RMOL

Politik

DPD RI Usul Gubernur dan Wagub DKJ Wajib Asli Betawi

JUMAT, 15 MARET 2024 | 22:35 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan agar orang asli Jakarta dari suku Betawi bisa menjadi syarat wajib kepala daerah dalam RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Anggota DPD RI, Sylviana Murni mengatakan, masyarakat Betawi merupakan pemilik asli Jakarta dan tidak ada salahnya jika partai-partai politik pengusung pun mewakili orang Betawi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di DKJ.

"Nah kalau misalnya memang ditunjuk tapi semua partai yang menunjuk pasangan untuk berjuang ke Pilkada ini ada kewajihan kuota perempuan 20 persen. Tapi ini wajib wagubnya kah gubernurnya kah itu harus dari unsur Betawi," kata Sylviana dalam Rapat Panja RUU DKJ bersama Baleg DPR RI dan Pemerintah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/3).


Menurut Sylviana, orang Betawi sudah masuk dalam kriteria menjadi pemimpin yakni pikiran yang terbuka dan egaliter.

"Kemudian ada beberapa lagi ada pemberian penghargaan kepada masyarakat Betawi, misalnya pak ketua bukan orang Betawi tapi kalau berkontribusi banyak kepada orang Betawi why not?” tuturnya.

"Jadi maksud saya kolaborasi ini antara sedemokratis tetap bisa dipilih tapi ada ketentuan yang mengatur kalau parpol akan mencalonkan dalam pilkada wajib salah satunya harus ada orang Betawi," imbuh dia.

Hal itu juga, kata Sylviana, menjadi sebuah kekhususan yang dimiliki DKJ nantinya dan membedakan dengan daerah-daerah lainnya.

"Sama dengan Papua. Jakarta berilah kesempatan itu pada Betawi. Saya ingin boleh dibilang masa saya harus berjuang untuk membuat legacy dimana saya harus berjuang untuk ini soal hasil itu Allah SWT dan bapak-bapak di sini. Tapi saya harus berjuang untuk ini," ujarnya.

Selain itu, lanjut Sylviana, juga Walikota yang ditunjuk nanti harus mewakili dari suku Betawi.

"Seyogyanya dalam perda harus ada kuota pak. Misalnya berapa dari Walikota yang dari Betawi betul dipilih secara fit and proper test, tapi harus ada kriteria itu tinggal kami masyarakat Betawi mempersiapkan itu dengan persyaratan itu," demikian Sylviana.




Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Polri Butuh Reformasi Kultural dan Tetap di Bawah Presiden

Kamis, 19 Februari 2026 | 01:30

Jokowi Dianggap Stres Akibat Gejala Post-Power Syndrome

Kamis, 19 Februari 2026 | 01:03

BPKH Limited Perkuat Fondasi Kedaulatan Ekonomi Haji

Kamis, 19 Februari 2026 | 00:41

Inosentius Samsul Batal jadi Hakim MK Ternyata Ditugaskan ke Danantara

Kamis, 19 Februari 2026 | 00:21

Polda Metro Tangkap Dua Pria Pembawa Ratusan Pil Ekstasi dari Lampung

Kamis, 19 Februari 2026 | 00:03

Waketum PKB Tepis Klaim Jokowi soal Revisi UU KPK Inisiatif DPR

Rabu, 18 Februari 2026 | 23:40

BPKH Genjot Investasi Ekosistem Haji dan Siap jadi Pemain Global

Rabu, 18 Februari 2026 | 23:15

Santunan hingga Beasiswa Diberikan untuk Keluarga Prajurit yang Gugur

Rabu, 18 Februari 2026 | 22:47

Penabrak Rumah Anak Jusuf Kalla Seorang Perempuan

Rabu, 18 Februari 2026 | 22:40

Purbaya Curiga Isu Gratifikasi Pejabat Kemenkeu Diramaikan Pembenci

Rabu, 18 Februari 2026 | 22:28

Selengkapnya