Berita

Rapat Panja RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama Baleg DPR RI dan Pemerintah, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta/RMOL

Politik

DPD RI Usul Gubernur dan Wagub DKJ Wajib Asli Betawi

JUMAT, 15 MARET 2024 | 22:35 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan agar orang asli Jakarta dari suku Betawi bisa menjadi syarat wajib kepala daerah dalam RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Anggota DPD RI, Sylviana Murni mengatakan, masyarakat Betawi merupakan pemilik asli Jakarta dan tidak ada salahnya jika partai-partai politik pengusung pun mewakili orang Betawi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di DKJ.

"Nah kalau misalnya memang ditunjuk tapi semua partai yang menunjuk pasangan untuk berjuang ke Pilkada ini ada kewajihan kuota perempuan 20 persen. Tapi ini wajib wagubnya kah gubernurnya kah itu harus dari unsur Betawi," kata Sylviana dalam Rapat Panja RUU DKJ bersama Baleg DPR RI dan Pemerintah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/3).


Menurut Sylviana, orang Betawi sudah masuk dalam kriteria menjadi pemimpin yakni pikiran yang terbuka dan egaliter.

"Kemudian ada beberapa lagi ada pemberian penghargaan kepada masyarakat Betawi, misalnya pak ketua bukan orang Betawi tapi kalau berkontribusi banyak kepada orang Betawi why not?” tuturnya.

"Jadi maksud saya kolaborasi ini antara sedemokratis tetap bisa dipilih tapi ada ketentuan yang mengatur kalau parpol akan mencalonkan dalam pilkada wajib salah satunya harus ada orang Betawi," imbuh dia.

Hal itu juga, kata Sylviana, menjadi sebuah kekhususan yang dimiliki DKJ nantinya dan membedakan dengan daerah-daerah lainnya.

"Sama dengan Papua. Jakarta berilah kesempatan itu pada Betawi. Saya ingin boleh dibilang masa saya harus berjuang untuk membuat legacy dimana saya harus berjuang untuk ini soal hasil itu Allah SWT dan bapak-bapak di sini. Tapi saya harus berjuang untuk ini," ujarnya.

Selain itu, lanjut Sylviana, juga Walikota yang ditunjuk nanti harus mewakili dari suku Betawi.

"Seyogyanya dalam perda harus ada kuota pak. Misalnya berapa dari Walikota yang dari Betawi betul dipilih secara fit and proper test, tapi harus ada kriteria itu tinggal kami masyarakat Betawi mempersiapkan itu dengan persyaratan itu," demikian Sylviana.




Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Pledoi Petrus Fatlolon Kritik Logika Hitungan Kerugian Negara

Kamis, 23 April 2026 | 00:02

Tim Emergency Response ANTAM Wakili Indonesia di Ajang Dunia IMRC 2026 di Zambia

Kamis, 23 April 2026 | 00:00

Diungkap Irvian Bobby: Noel Gunakan Kode 3 Meter untuk Minta Rp3 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 23:32

Cipayung Plus Tekankan Etika dan Verifikasi Pemberitaan Media Massa

Rabu, 22 April 2026 | 23:29

Survei TBRC: 84,6 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo

Rabu, 22 April 2026 | 23:18

Tagar Kawal Ibam Trending X Jelang Sidang Pledoi

Rabu, 22 April 2026 | 23:00

Dorong Transparansi, YLBHI Diminta Perkuat Akuntabilitas Publik

Rabu, 22 April 2026 | 22:59

Penyelenggaraan IEF 2026 Bantah Narasi Sawit Merusak Lingkungan

Rabu, 22 April 2026 | 22:52

Belanja Ramadan-Lebaran Menguat, Mandiri Kartu Kredit Tumbuh 24,3%

Rabu, 22 April 2026 | 22:32

Terinspirasi Iran, Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka

Rabu, 22 April 2026 | 22:30

Selengkapnya