Berita

Presiden Palestina Mahmoud Abbas berfoto dengan Mohammed Mustafa setelah menunjuknya sebagai perdana menteri pada Kamis, 14 Maret 2024/Net

Global

Presiden Palestina Tunjuk Mohammed Mustafa Jadi PM Baru

JUMAT, 15 MARET 2024 | 08:22 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Otoritas Palestina yang menguasai beberapa bagian di Tepi Barat, tengah mereformasi ulang susunan pemerintahannya setelah Perdana Menteri Mohammed Shtayyeh mengundurkan diri bulan lalu.

Pada Kamis (14/3), Presiden Palestina Mahmoud Abbas dilaporkan telah menunjuk  penasihat ekonomi lamanya Mohammed Mustafa untuk mengisi jabatan perdana menteri menggantikan Shtayyeh.

Dalam sebuah pernyataan, Abbas meminta Mustafa untuk menyusun rencana penyatuan kembali pemerintahan di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki, memimpin reformasi di pemerintahan, layanan keamanan dan ekonomi serta memerangi korupsi.


Menurut Reuters, penunjukan Mustafa terjadi setelah meningkatnya tekanan untuk merombak dan merevitalisasi badan pemerintahan Palestina.

"Sebagai presiden, Abbas tetap menjadi tokoh paling berkuasa di Otoritas Palestina, namun penunjukan pemerintahan baru menggambarkan kesediaannya untuk memenuhi tuntutan internasional," ungkap laporan tersebut.

Mantan PM Shtayyeh mengundurkan diri pada bulan Februari dengan alasan perlunya perubahan di tengah perang Israel di Gaza dan meningkatnya kekerasan di Tepi Barat.

Kini, Mustafa yang merupakan seorang ekonom lulusan AS dan independen secara politik, harus menghadapi tugas membentuk pemerintahan baru untuk otoritas Palestina.

Pria berusia 69 tahun itu, pernah menjabat posisi senior di Bank Dunia dan sebelumnya menjabat sebagai wakil perdana menteri dan menteri perekonomian.

Pada tahun 2015, Abbas menunjuk Mustafa sebagai ketua Dana Investasi Palestina (PIF), yang memiliki aset dan mendanai proyek senilai hampir 1 miliar dolar AS di seluruh wilayah pendudukan Palestina.

Dia menjabat sebagai wakil perdana menteri yang bertanggung jawab atas urusan ekonomi dari tahun 2013 hingga 2014, ketika dia memimpin sebuah komite rekonstruksi Gaza setelah perang tujuh minggu yang menewaskan lebih dari 2.100 warga Palestina.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya