Berita

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono/Net

Nusantara

AHY Akui 2.086 Hektare Lahan di IKN Masih Bermasalah

KAMIS, 14 MARET 2024 | 16:10 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sebanyak 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) diakui bermasalah karena masih diduduki oleh masyarakat setempat.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada Kamis (14/3).

"Dari 36.000 hektare yang sudah disiapkan untuk IKN, ada sekitar 2.086 hektare yang masih ada sedikit bermasalah, karena masyarakat masih menduduki atau memiliki," kata AHY di Jakarta.


Menurutnya, pembangunan akan tetap dilanjutkan. Namun, warga setempat juga tetap harus mendapatkan keadilan.

"Prinsip dasarnya adalah pembangunan tentu harus berjalan dengan baik, sukses tapi tidak boleh ada warga masyarakat yang tidak mendapat keadilan," lanjutnya.

Nantinya, kata AHY, pihak Kementerian ATR/BPN akan segera mengeluarkan sertifikat ketika status lahan tersebut telah selesai dan clear.

"Kami ATR/BPN memberikan dukungan penuh agar lahan harus disiapkan, statusnya clear and clean. ATR/BPN hanya bisa mengeluarkan surat sertifikat yang clean and clear setelah semua hal tadi sudah bisa diselesaikan, tentu semangatnya adalah percepatan," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya