Berita

Pertemuan Dua Sesi 2024 yang diselenggarakan di Beijing selama sepuluh hari di bulan Maret 2024./AFP

Dunia

China Perketat Kontrol Digital Selama Pertemuan Dua Sesi

RABU, 13 MARET 2024 | 22:18 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemerintahan Partai Komunis China (PKC) mengetatkan pengawasan dunia digital ketika pertemuan Dua Sesi berlangsung di Beijing selama sepuluh hari pekan lalu. Aplikasi jaringan pribadi virtual atau Virtual Private Network (VPN) yang biasa digunakan untuk mengakses website dari luar China pun harus kesulitan untuk menghindari algortima penyensoran China.

Dibandingkan sebelumnya, pengamanan pertemuan Dua Sesi pekan lalu dinilai sebagai yang paling ketat. Hal ini menimbulkan spekulasi ada beberapa hal strategis dan sensitif yang menjadi topik pembicaraan yang dihadiri ribuan wakil dari seluruh penjuru negeri.

Pertemuan Dua Sesi adalah rapat pleno tahunan yang dihadiri Kongres Nasional Rakyat (NPC) yang merupakan organ kekuasaan negara tertinggi di China dan Konferensi Konsultasi Politik Rakyat China (CPPCC) yang merupakan lembaga penasihat politik Republik Rayat China. Lebih jauh, CPPCC adalah bagian inti dari PKC. Pertemuan Dua Sesi secara tradisional diselenggarakan di Pertemuan Agung Rakyat di Beijing.


Kepada AFP, salah seorang jurubicara penyedia perangkat lunak pemblokir firewall terkemuka menjelaskan, Beijing menjalankan sensor internet yang paling luas di dunia, sehingga pengguna web di Tiongkok daratan tidak dapat mengakses apa pun mulai dari Google hingga situs berita tanpa menggunakan VPN.

“Ada peningkatan sensor karena pertemuan politik di Tiongkok,” ujar perwakilan dari layanan Astrill yang berbasis di Liechtenstein kepada AFP. Astrill merupakan salah satu penyedia layanan VPN paling populer untuk orang asing di Tiongkok.

Penggunaan VPN tanpa izin pemerintah adalah ilegal di Tiongkok, begitu pula penggunaan perangkat lunak untuk mengakses situs web yang diblokir.

Namun, pekerja media dan diplomat pemerintah diizinkan mengakses situs web terlarang seperti X, yang sebelumnya bernama Twitter.

Selain pengamanan ketat di dunia digital, petugas keamanan berpatroli di jalan-jalan dengan anjing pelacak. Juga ada sukarelawan lanjut usia yang mengenakan ban lengan merah memantau pejalan kaki untuk mencari perilaku mencurigakan.

Raksasa media sosial Tiongkok, Weibo, juga dengan cepat memblokir topik-topik sensitif.

Semua tagar yang membahas keputusan Beijing untuk membatalkan konferensi pers tradisional perdana menteri negara tersebut dengan cepat dihapus dari hasil pencarian.

Dan satu lagi, rujukan terhadap kesengsaraan ekonomi Tiongkok yang menyatakan “anak-anak kelas menengah tidak mempunyai masa depan” juga dihilangkan.

Media dalam negeri Tiongkok dikendalikan oleh negara dan sensor media sosial yang meluas sering kali digunakan untuk menekan berita negatif atau liputan kritis.

AFP juga mengutip pidato Presiden Xi Jinping tahun lalu yang mengatakan kendali PKC terhadap internet telah “diperkuat”, dan sangat penting bagi negara untuk “mengatur dunia maya”.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya