Berita

Pertemuan Dua Sesi 2024 yang diselenggarakan di Beijing selama sepuluh hari di bulan Maret 2024./AFP

Dunia

China Perketat Kontrol Digital Selama Pertemuan Dua Sesi

RABU, 13 MARET 2024 | 22:18 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemerintahan Partai Komunis China (PKC) mengetatkan pengawasan dunia digital ketika pertemuan Dua Sesi berlangsung di Beijing selama sepuluh hari pekan lalu. Aplikasi jaringan pribadi virtual atau Virtual Private Network (VPN) yang biasa digunakan untuk mengakses website dari luar China pun harus kesulitan untuk menghindari algortima penyensoran China.

Dibandingkan sebelumnya, pengamanan pertemuan Dua Sesi pekan lalu dinilai sebagai yang paling ketat. Hal ini menimbulkan spekulasi ada beberapa hal strategis dan sensitif yang menjadi topik pembicaraan yang dihadiri ribuan wakil dari seluruh penjuru negeri.

Pertemuan Dua Sesi adalah rapat pleno tahunan yang dihadiri Kongres Nasional Rakyat (NPC) yang merupakan organ kekuasaan negara tertinggi di China dan Konferensi Konsultasi Politik Rakyat China (CPPCC) yang merupakan lembaga penasihat politik Republik Rayat China. Lebih jauh, CPPCC adalah bagian inti dari PKC. Pertemuan Dua Sesi secara tradisional diselenggarakan di Pertemuan Agung Rakyat di Beijing.


Kepada AFP, salah seorang jurubicara penyedia perangkat lunak pemblokir firewall terkemuka menjelaskan, Beijing menjalankan sensor internet yang paling luas di dunia, sehingga pengguna web di Tiongkok daratan tidak dapat mengakses apa pun mulai dari Google hingga situs berita tanpa menggunakan VPN.

“Ada peningkatan sensor karena pertemuan politik di Tiongkok,” ujar perwakilan dari layanan Astrill yang berbasis di Liechtenstein kepada AFP. Astrill merupakan salah satu penyedia layanan VPN paling populer untuk orang asing di Tiongkok.

Penggunaan VPN tanpa izin pemerintah adalah ilegal di Tiongkok, begitu pula penggunaan perangkat lunak untuk mengakses situs web yang diblokir.

Namun, pekerja media dan diplomat pemerintah diizinkan mengakses situs web terlarang seperti X, yang sebelumnya bernama Twitter.

Selain pengamanan ketat di dunia digital, petugas keamanan berpatroli di jalan-jalan dengan anjing pelacak. Juga ada sukarelawan lanjut usia yang mengenakan ban lengan merah memantau pejalan kaki untuk mencari perilaku mencurigakan.

Raksasa media sosial Tiongkok, Weibo, juga dengan cepat memblokir topik-topik sensitif.

Semua tagar yang membahas keputusan Beijing untuk membatalkan konferensi pers tradisional perdana menteri negara tersebut dengan cepat dihapus dari hasil pencarian.

Dan satu lagi, rujukan terhadap kesengsaraan ekonomi Tiongkok yang menyatakan “anak-anak kelas menengah tidak mempunyai masa depan” juga dihilangkan.

Media dalam negeri Tiongkok dikendalikan oleh negara dan sensor media sosial yang meluas sering kali digunakan untuk menekan berita negatif atau liputan kritis.

AFP juga mengutip pidato Presiden Xi Jinping tahun lalu yang mengatakan kendali PKC terhadap internet telah “diperkuat”, dan sangat penting bagi negara untuk “mengatur dunia maya”.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya