Berita

PKS Aceh laporkan PDIP terkait dugaan penggelembungan suara ke Panwaslih Aceh/RMOLAceh

Politik

PDIP Dilaporkan PKS ke Panwaslih Aceh

RABU, 13 MARET 2024 | 20:00 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh melaporkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait dugaan penggelembungan suara di 5 kabupaten ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) setempat.

"Kita sore ini membawa berkas daripada data-data penggelembungan suara untuk salah satu partai politik nasional yakni PDI Perjuangan, dalam hal ini jumlahnya berkisar sekitar 23.172 yang menyebar di lima kabupaten," kata calon anggota legislatif DPR RI dari PKS, Rafly Kande, dikutip Kantor Berita RMOLAceh, Rabu (13/3) .

Menurut Rafly, dugaan penggelembungan suara PDIP itu terjadi di 5 kabupaten di Aceh. Yaitu Pidie, Pidie Jaya, Subulussalam, Simeulue, dan Kota Banda Aceh.


Dugaan penggelembungan suara ini ditemukan setelah PKS melakukan analisis data hasil rekapitulasi suara. Bahkan, ditemukan perbedaan signifikan antara C Hasil dengan D Hasil.

"Karena kalau kita lihat dari data itu PKS memperoleh kursi (DPR RI). Oleh sebab itu, kita datang hari ini bersama caleg lainnya dan Ketua PKS Aceh untuk meminta supaya institusi ini (Panwaslih Aceh) berjalan dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, calon anggota DPD RI, Ghufron Zainal Abidin mengatakan, pihaknya melaporkan PDIP karena mempunyai bukti atas dugaan penggelembungan suara.

Bahkan, Ghufron mengaku sudah menyampaikan bukti-bukti itu ke Panwaslih Aceh. Karena penggelembungan suara ini telah merugikan PKS, di mana seharusnya mendapatkan kursi dapil Aceh I untuk DPR RI.

"Tentu kami masih percaya lembaga Panwaslih Aceh akan melaksanakan tugas dengan baik. Jadi kita yakin bahwa laporan kita ini akan ditindaklanjuti," tandas Ghufron.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya