Berita

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka/Istimewa

Politik

Bukan Jokowi, Ketua Koalisi Harusnya Prabowo atau Gibran

SELASA, 12 MARET 2024 | 16:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sosok yang seharusnya menjadi ketua koalisi partai politik di pemerintahan ke depan adalah Prabowo Subianto. Bukan Presiden Joko Widodo.

Bahkan jika ingin eksperimen politik yang lebih maju, maka sosok yang bisa dijadikan sebagai ketua koalisi adalah Gibran Rakabuming Raka.

Begitu disampaikan pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, bahwa Jokowi seharusnya menjadi ketua koalisi, menjadi sosok yang berada di atas semua ketum parpol di pemerintahan Prabowo-Gibran.


"Merujuk pada kalkulasi politik saat ini, yang seharusnya menjadi ketua koalisi adalah Prabowo Subianto," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/3).

Karena, lanjut Wildan, saat ini Prabowo merupakan Ketum Partai Gerindra yang juga merupakan partai politik (parpol) yang memimpin di Koalisi Indonesia Maju. Apalagi, jika berhasil perhitungannya tidak berubah, maka Prabowo akan menjadi Presiden ke-8 RI.

"Dua jabatan penting ada di tangan Prabowo. Kalau mau eksperimen politik yang lebih maju lagi, Gibran bisa dijadikan ketua koalisi. Sekalian saja menunjukkan adanya anak muda yang bisa memimpin para politikus senior, meski tidak punya jabatan strategis di partai politik," pungkas dosen Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini.

Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

UPDATE

Anomali Hukum Acara Pidana dalam Kasus Mantan Jampidsus

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:14

Refleksi 30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ingatkan Bahaya Penyalahgunaan Alat Negara

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:04

Gejolak Iran-AS Perpanjang Krisis Energi Global, Indonesia harus Belajar dari India

Minggu, 19 Juli 2026 | 21:41

Hotman Paris Harus Percaya Diri, Tak Perlu Bawa Presiden di Kasus Febri Ardiansyah

Minggu, 19 Juli 2026 | 21:17

Jerat Kemiskinan

Minggu, 19 Juli 2026 | 20:37

Polda Jateng Diminta Profesional Tuntaskan Sengkarut Proyek SMKN 1 Lumbir

Minggu, 19 Juli 2026 | 19:57

Polisi Gelar Patroli Nobar Final Argentina vs Spanyol

Minggu, 19 Juli 2026 | 19:22

KPK Usul Negara Biayai Alat Kampanye Pemilu

Minggu, 19 Juli 2026 | 18:35

Wamenaker Ingin Sinergi SP Pegadaian dan Manajemen jadi Role Model BUMN Lain

Minggu, 19 Juli 2026 | 18:05

Gerindra Tegaskan Prabowo Tak Pernah Intervensi Penegakan Hukum

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:53

Selengkapnya