Berita

Representative Image/Net

Bisnis

Ekonom: Kenaikan PPN 12 Persen Semakin Bebani Masyarakat Menengah

SELASA, 12 MARET 2024 | 15:43 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah kesulitan ekonomi di dalam negeri, rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dianggap dapat semakin membebani masyarakat, khususnya masyarakat menengah.

Hal tersebut disampaikan ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, pada Selasa (12/3).

"Ini kenaikan tarif PPN yang sangat tinggi. Kelas menengah sudah dihantam harga beras, suku bunga tinggi, sulitnya cari kerja masih ditambah penyesuaian tarif ppn 12 persen," kata Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL.


Menurutnya, kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen akan berdampak pada turunnya belanja masyarakat, karena beban biaya hidup yang telah tinggi.

Hal tersebut, kata Bhima juga dapat mempengaruhi penjualan produk sekunder seperti elektronik, kendaraan bermotor dan rumah yang melambat.

"Belanja masyarakat bisa turun, penjualan produk sekunder bisa melambat. Pemerintah harus memikirkan kenaikan tarif PPN 12 persen akan mengancam pertumbuhan ekonomi yang disumbang oleh konsumsi rumah tangga," tuturnya.

Ia pun lebih lanjut mengkritik pemerintah yang dianggap tidak kreatif, karena lebih memilih untuk menaikkan tarif pajak, dibandingkan memperluas objek pajak itu sendiri.

"Kalau mau dorong rasio pajak perluas dong objek pajaknya bukan utak atik tarif. Menaikan tarif pajak itu sama dengan berburu di kebun binatang alias cara paling tidak kreatif," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya