Berita

Representative Image/Net

Bisnis

Ekonom: Kenaikan PPN 12 Persen Semakin Bebani Masyarakat Menengah

SELASA, 12 MARET 2024 | 15:43 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah kesulitan ekonomi di dalam negeri, rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dianggap dapat semakin membebani masyarakat, khususnya masyarakat menengah.

Hal tersebut disampaikan ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, pada Selasa (12/3).

"Ini kenaikan tarif PPN yang sangat tinggi. Kelas menengah sudah dihantam harga beras, suku bunga tinggi, sulitnya cari kerja masih ditambah penyesuaian tarif ppn 12 persen," kata Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL.


Menurutnya, kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen akan berdampak pada turunnya belanja masyarakat, karena beban biaya hidup yang telah tinggi.

Hal tersebut, kata Bhima juga dapat mempengaruhi penjualan produk sekunder seperti elektronik, kendaraan bermotor dan rumah yang melambat.

"Belanja masyarakat bisa turun, penjualan produk sekunder bisa melambat. Pemerintah harus memikirkan kenaikan tarif PPN 12 persen akan mengancam pertumbuhan ekonomi yang disumbang oleh konsumsi rumah tangga," tuturnya.

Ia pun lebih lanjut mengkritik pemerintah yang dianggap tidak kreatif, karena lebih memilih untuk menaikkan tarif pajak, dibandingkan memperluas objek pajak itu sendiri.

"Kalau mau dorong rasio pajak perluas dong objek pajaknya bukan utak atik tarif. Menaikan tarif pajak itu sama dengan berburu di kebun binatang alias cara paling tidak kreatif," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya