Berita

Representative Image/Net

Bisnis

Ekonom: Kenaikan PPN 12 Persen Semakin Bebani Masyarakat Menengah

SELASA, 12 MARET 2024 | 15:43 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah kesulitan ekonomi di dalam negeri, rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dianggap dapat semakin membebani masyarakat, khususnya masyarakat menengah.

Hal tersebut disampaikan ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, pada Selasa (12/3).

"Ini kenaikan tarif PPN yang sangat tinggi. Kelas menengah sudah dihantam harga beras, suku bunga tinggi, sulitnya cari kerja masih ditambah penyesuaian tarif ppn 12 persen," kata Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL.


Menurutnya, kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen akan berdampak pada turunnya belanja masyarakat, karena beban biaya hidup yang telah tinggi.

Hal tersebut, kata Bhima juga dapat mempengaruhi penjualan produk sekunder seperti elektronik, kendaraan bermotor dan rumah yang melambat.

"Belanja masyarakat bisa turun, penjualan produk sekunder bisa melambat. Pemerintah harus memikirkan kenaikan tarif PPN 12 persen akan mengancam pertumbuhan ekonomi yang disumbang oleh konsumsi rumah tangga," tuturnya.

Ia pun lebih lanjut mengkritik pemerintah yang dianggap tidak kreatif, karena lebih memilih untuk menaikkan tarif pajak, dibandingkan memperluas objek pajak itu sendiri.

"Kalau mau dorong rasio pajak perluas dong objek pajaknya bukan utak atik tarif. Menaikan tarif pajak itu sama dengan berburu di kebun binatang alias cara paling tidak kreatif," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya