Berita

Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis/RMOL

Politik

Soal Usulan Muhammadiyah Hapus Sidang Isbat Perlu Kajian Khusus

SENIN, 11 MARET 2024 | 11:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Usulan Muhammadiyah menghapus metode penentuan 1 Ramadan dengan sidang isbat diperlukan kajian khusus.

Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis mengatakan, sidang isbat  banyak melibatkan organisasi massa dalam menentukan awal puasa.

"Saya pikir kalau masalah isbat ini kan banyak terkait pihak-pihak, artinya banyak sekali yang terlibat dalam masalah isbat ini," kata John kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/3).


Oleh sebab itu, legislator dari Fraksi Golkar ini berpendapat, usulan dari Muhammadiyah itu perlu dikaji mendalam.

"Usul dari Muhammadiyah itu perlu suatu kajian, suatu telaah, karena itu menyangkut keyakinan orang kapan memulai dan mengakhiri suatu ibadah puasa itu," kata John.

Pasalnya, kata John, sidang isbat sudah dilakukan secara turun temurun dan tidak bisa sembarangan menghapusnya. Perlu adanya kajian akademis untuk menghapus sidang isbat.

"Karena orang tua dulu bahkan dengan mata telanjang menentukan itu (puasa). Tidak mudah untuk mengubahnya. Kebudayaan dan kebiasaan yang dilakukan dari turun temurun, tidak bisa diubah begitu saja," tutupnya.



Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya