Berita

Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis/RMOL

Politik

Soal Usulan Muhammadiyah Hapus Sidang Isbat Perlu Kajian Khusus

SENIN, 11 MARET 2024 | 11:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Usulan Muhammadiyah menghapus metode penentuan 1 Ramadan dengan sidang isbat diperlukan kajian khusus.

Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis mengatakan, sidang isbat  banyak melibatkan organisasi massa dalam menentukan awal puasa.

"Saya pikir kalau masalah isbat ini kan banyak terkait pihak-pihak, artinya banyak sekali yang terlibat dalam masalah isbat ini," kata John kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/3).


Oleh sebab itu, legislator dari Fraksi Golkar ini berpendapat, usulan dari Muhammadiyah itu perlu dikaji mendalam.

"Usul dari Muhammadiyah itu perlu suatu kajian, suatu telaah, karena itu menyangkut keyakinan orang kapan memulai dan mengakhiri suatu ibadah puasa itu," kata John.

Pasalnya, kata John, sidang isbat sudah dilakukan secara turun temurun dan tidak bisa sembarangan menghapusnya. Perlu adanya kajian akademis untuk menghapus sidang isbat.

"Karena orang tua dulu bahkan dengan mata telanjang menentukan itu (puasa). Tidak mudah untuk mengubahnya. Kebudayaan dan kebiasaan yang dilakukan dari turun temurun, tidak bisa diubah begitu saja," tutupnya.



Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya