Berita

Pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis/Ist

Politik

Tak Bersuara Terkait Suasana Bangsa, SBY Sedang Suka Cita AHY Jadi Menteri

MINGGU, 10 MARET 2024 | 17:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sikap Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tak peduli lagi terhadap suara para tokoh yang khawatir adanya parlemen jalanan akibat kecurangan Pemilu 2024, disayangkan banyak pihak.

Salah satunya pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis, yang menilai karakteristik SBY yang sesungguhnya kini nampak lebih terbuka, dan lebih tinggi di atas betis, setelah 9 tahun pensiun dari presiden dua periode.

"SBY tidak ambil pusing ketika sahabat barunya, Prabowo Subianto, yang pernah ia periksa saat menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira, yang putusannya merekomendasikan pemberhentian Prabowo pada 1998. SBY kompak bersama Kaesang Pangarep, memberi dukungan kepada Prabowo 'neo junjungan politiknya' yang sedang euforia menikmati kemenangan obscuur (tidak jelas)" kata Damai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/3).


Namun, sambungnya, sangat disayangkan, SBY tidak kedengaran kritis terhadap orang yang pernah direkomendasikan pemberhentiannya dari dinas TNI terkait kasus penculikan aktivis 1997-1998.

"Prabowo secara arogan dan prematur mengumumkan 'kemenangan' 02 di GOR Senayan, Jakarta Pusat, beberapa jam setelah pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024, dan kini 'junjungan anaknya' sedang membahas bakal calon menteri kabinet 2024 sambil sibuk umumkan pelantikan dirinya sebagai presiden pada Oktober 2024, walau belum resmi diumumkan KPU," rincinya.

Bahkan, kata Damai, SBY terus bergeming tanpa mengomentari santernya dugaan publik atas kecurangan terhadap Pemilu 2024 yang diduga dilakukan penguasa dan KPU.

"SBY juga nggak peduli suara para tokoh bangsa, diantaranya Jusuf Kalla, yang pernah mendampinginya sebagai Wapres, yang ber-statemen 'khawatir adanya parlemen jalanan akibat kecurangan Pemilu 2024', termasuk para pakar minta Sirekap KPU diaudit digital forensik, pola hitungan yang berasal dari server di luar negeri yang melanggar UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi," jelas Damai.

Damai juga menyayangkan tidak mendengar pernyataan SBY akan turun gunung mengantisipasi bakal chaos, akibat indikasi kuat Pemilu curang.

"Apakah SBY justru sedang 'menikmati' suasana AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), anak kandungnya, menjabat menteri di kabinet Jokowi dan bekerjasama dengan Prabowo, Menhan RI, sosok yang ia periksa pada 1998 melalui DKP bersama Wiranto, Agum Gumelar, Fachrul Rozi dll?" pungkas Damai.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya