Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Politik

Sangat Keliru Hak Angket cuma Urus Pilpres Tanpa Bidik Pileg

MINGGU, 10 MARET 2024 | 10:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pelaksanaan hak angket dianggap bernuansa politis ketimbang fokus terhadap hukum ketika dilakukan hanya untuk persoalan Pilpres 2024. Mengingat, Pemilu 2024 bukan hanya pilpres, melainkan juga ada pileg.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, jika DPR ingin tetap melaksanakan hak angket, maka jangan hanya terhadap pelaksanaan pilpres saja, karena pemilu tidak hanya meyangkut pilpres, namun juga terkait dengan pemilihan calon legislatif (pileg).

"Saya kira DPR kita telah salah memaknai pemilu, pemilu tidak hanya menyangkut pilpres saja, namun juga di situ ada pemilihan legislatif yang juga menyangkut nasib anggota DPR sebagai peserta dalam pemilihan legislatif," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/3).


"Jika fokus angket hanya terbatas pada pilpres menurut saya sangat keliru, karena makna pemilu tidak hanya pilpres, tapi juga pileg," sambungnya.

Sehingga, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, jika tetap dipaksakan hanya terbatas pada pilpres, maka sangat jelas hal tersebut lebih kental nuansa politiknya daripada hukum.

"Tentu kita harus bedakan mana yang objektif mana yang subjektif, angket terbatas kepada pilpres jelas-jelas merupakan langkah subjektif dan mengarah kepada politik, namun angket yang mengungkap terhadap pileg dan pilpres adalah langkah objektif yang lebih mengarah kepada perbaikan demokrasi," pungkas Saiful.




Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya