Berita

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari/RMOL

Politik

Jawaban Ketua KPU Setelah Dituduh Mengunci Suara Capres

SABTU, 09 MARET 2024 | 12:03 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Suara yang dihitung dan direkapitulasi KPU RI pada Pemilu 2024 tidak bisa direkayasa. Alasannya karena basis perolehan suara calon adalah jumlah pemilih yang mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hal itu ditegaskan Ketua KPU RI, Hasyim Asyari merespons tudingan calon wakil presiden Mahfud MD soal selisih suara di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dan dugaan suara capres-cawapres dikunci pada persentase tertentu.

"KPU tidak pernah mematok suara si A, si B, dan seterusnya, (atau) partai ini, partai itu. Sejak awal itu enggak ada (campur tangan KPU) karena pemungutan suara ini kan bersifat langsung," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).


Dia menjelaskan, pemungutan suara bersifat langsung dan KPU membagi 3 jenis pemilih yang didata, yaitu daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), dan daftar pemilih khusus (DPK).

"KPU saja tidak bisa mengontrol berapa jumlah pemilih yang hadir. Katakanlah dari DPT, dari DPTb, atau DPK di dalam negeri itu berapa yang akan hadir juga KPU tidak bisa memprediksi," urainya.

Oleh karena itu, Hasyim memastikan perolehan suara capres-cawapres serta calon anggota legislatif (caleg) tidak bisa diutak-atik KPU sebagai penyelenggara, apalagi mengontrol dan menentukan jumlah suara setiap paslon.

"Jadi. tidak ada KPU mengunci (suara paslon) di angka sekian persen. Perolehan dan persentase suara itu semuanya berasal dari penghitungan secara berjenjang dari TPS," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya