Massa dari Corong Rakyat berdemo di depan Gedung DPR untuk menyuarakan penolakan hak angket pemilu, Jumat (8/3)/RMOL
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Corong Rakyat tak mau kalah untuk berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat sore (8/3). Berbeda dengan kubu pendemo yang berunjuk rasa di tempat yang sama, aksi Aliansi Corong Rakyat mengusung tema besar "Tegakkan Konstitusi: Tolak Wacana Hak Angket Pemilu 2024".
"Hak angket kecurangan Pemilu 2024 itu inkonstitusional karena pemilu bukan menjadi objek yang dapat dilakukan angket oleh DPR," tegas Koordinator Aksi, Nur Kelrey, dari atas mobil komando, Jumat (8/3).
Dikatakan Nur Kelrey, UUD 1945 telah memberikan pengaturan khusus terhadap perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan Pasal 79 ayat (3) UU No 17/2014 tentang MD3 dengan jelas menyatakan bahwa Hak Angket dimaksudkan untuk mengawasi lembaga eksekutif, yang mencakup presiden, wakil presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.
"Artinya bahwa pemilu bukan menjadi objek yang dapat dilakukan angket oleh DPR," jelasnya.
Menurut Nur, saat ini isu hak angket dijadikan ajang peradilan politik untuk unjuk kekuatan yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa. Hal tersebut berbahaya bagi demokrasi Indonesia dalam jangka panjang.
Selain itu, pihaknya meminta agar elite politik menghentikan isu hak angket karena terindikasi ditunggangi kepentingan untuk memakzulkan kepala negara, serta memperlambat proses penyelenggaraan pemilu.
Nur Kelrey menambahkan, jika hak angket digunakan untuk kepentingan politik, hal ini dapat memperlambat proses penyelenggaraan pemilu.
"Penggunaan hak angket dapat membuat perselisihan hasil pilpres berlarut-larut tanpa kejelasan kapan akan berakhir," pungkasnya.
Dalam aksinya, para demonstran juga membawa beberapa alat peraga berupa spanduk dan poster yang bertuliskan "Hak Angket Pemilu 2024 itu Inkonstitusional, Kami menolak isu hak angket karena menimbulkan kegaduhan dan perpecahan dan isu hak angket ditunggangi kepentingan pemakzulan Presiden dan memperlambat proses Pemilu 2024".
Sementara, di depan gerbang DPR RI Jalan Gatot Soebroto, sudah ada ratusan massa yang didominasi emak-emak berdemonstrasi menyuarakan dukungan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024, dan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
