Berita

Puluhan massa Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi demo di depan Gedung Merah Putih KPK/RMOL

Politik

KPK Didesak Segera Periksa Ganjar Pranowo

JUMAT, 08 MARET 2024 | 15:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Puluhan orang yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, dan mantan Direktur Utama (Dirut) Bank Jateng, Supriyatno.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, desakan itu disampaikan langsung oleh sekitar 70 orang yang menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat sore (8/3).

Koordinator aksi Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi, Adib Alwi mengatakan, laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Ganjar dan Supriyatno harus segera diproses KPK.


"Kami mendesak KPK untuk mengusut tuntas atas dugaan gratifikasi yang diterima oleh Ganjar Pranowo dari Direktur Utama Bank Jateng. Hari ini kami menuntut agar KPK segera memeriksa Ganjar Pranowo dan Direktur Utama Bank Jateng," kata Adi saat menyampaikan orasi di atas mobil komando, Jumat sore (8/3).

Menurut Adib, ketika Ganjar masih menjabat sebagai Gubernur Jateng, diduga telah menerima gratifikasi mencapai Rp100 miliar.

"Oleh sebab itu, KPK harus serius menangani kasus korupsi yang ada di NKRI. Kita tegaskan, hari ini gerakan kita bukan polarisasi atau gerakan politis dalam kontestasi Pemilu 2024. Gerakan kita murni untuk bagaimana memberantas korupsi yang ada di NKRI," pungkas Adib.

Dalam aksi ini, Soliditas Masyarakat Anti Korupsi membawa dua buah banner berukuran besar. Banner tersebut bertuliskan "KPK Jangan Lambat Proses Laporan Dugaan Gratifikasi Bank Jateng".

Di banner kedua, terpampang foto Ganjar Pranowo dengan mata yang dicoret silang dan tulisan "KPK Segera Panggil dan Proses Orang Ini".

Sebelumnya, Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, pihaknya telah resmi melaporkan Ganjar Pranowo dan mantan Dirut Bank Jateng, Supriyatno ke KPK.

"IPW melaporkan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan atau suap penerimaan cashback beberapa perusahaan asuransi kepada Dirut Bank Jateng inisial S (Supriyatno) dan juga pemegang saham kendali Bank Jateng, GP (Ganjar Pranowo) diperkirakan terjadi sejak 2014-2023. Jumlahnya lebih dari Rp100 miliar," kata Sugeng kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa siang (5/3).

Atas laporan IPW itu, KPK masih melakukan proses telaah dan verifikasi di Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya