Berita

Puluhan massa Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi demo di depan Gedung Merah Putih KPK/RMOL

Politik

KPK Didesak Segera Periksa Ganjar Pranowo

JUMAT, 08 MARET 2024 | 15:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Puluhan orang yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, dan mantan Direktur Utama (Dirut) Bank Jateng, Supriyatno.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, desakan itu disampaikan langsung oleh sekitar 70 orang yang menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat sore (8/3).

Koordinator aksi Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi, Adib Alwi mengatakan, laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Ganjar dan Supriyatno harus segera diproses KPK.


"Kami mendesak KPK untuk mengusut tuntas atas dugaan gratifikasi yang diterima oleh Ganjar Pranowo dari Direktur Utama Bank Jateng. Hari ini kami menuntut agar KPK segera memeriksa Ganjar Pranowo dan Direktur Utama Bank Jateng," kata Adi saat menyampaikan orasi di atas mobil komando, Jumat sore (8/3).

Menurut Adib, ketika Ganjar masih menjabat sebagai Gubernur Jateng, diduga telah menerima gratifikasi mencapai Rp100 miliar.

"Oleh sebab itu, KPK harus serius menangani kasus korupsi yang ada di NKRI. Kita tegaskan, hari ini gerakan kita bukan polarisasi atau gerakan politis dalam kontestasi Pemilu 2024. Gerakan kita murni untuk bagaimana memberantas korupsi yang ada di NKRI," pungkas Adib.

Dalam aksi ini, Soliditas Masyarakat Anti Korupsi membawa dua buah banner berukuran besar. Banner tersebut bertuliskan "KPK Jangan Lambat Proses Laporan Dugaan Gratifikasi Bank Jateng".

Di banner kedua, terpampang foto Ganjar Pranowo dengan mata yang dicoret silang dan tulisan "KPK Segera Panggil dan Proses Orang Ini".

Sebelumnya, Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, pihaknya telah resmi melaporkan Ganjar Pranowo dan mantan Dirut Bank Jateng, Supriyatno ke KPK.

"IPW melaporkan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan atau suap penerimaan cashback beberapa perusahaan asuransi kepada Dirut Bank Jateng inisial S (Supriyatno) dan juga pemegang saham kendali Bank Jateng, GP (Ganjar Pranowo) diperkirakan terjadi sejak 2014-2023. Jumlahnya lebih dari Rp100 miliar," kata Sugeng kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa siang (5/3).

Atas laporan IPW itu, KPK masih melakukan proses telaah dan verifikasi di Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Penunjukan Nanik S. Deyang Kepala MBG Sesuai Hasil Evaluasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:13

Turun Gunung Jokowi Dalam Rangka Cari Keselamatan

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:05

Gibran Ingin Birokrasi Berjalan Gesit dan Kolaboratif

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:01

Prabowo Apresiasi Peran Turki Bantu Pulangkan Sembilan WNI dari Tahanan Israel

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:56

Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Hanya Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:52

Warganet Anggap Penggeledahan Kantor BGN oleh Kejagung Drama Telenovela

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:45

Gebrakan Jampidsus Obrak-abrik Kantor BGN Patut Diacungi Jempol

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:42

Kunjungan ke Rusia, AHY Bawa Pulang Proyek PLTN Terapung hingga Kapal Cepat

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:41

DPR Dukung Kejagung Geledah BGN Usut Dugaan Korupsi MBG

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:07

Istana Respons Kabar Penangkapan Eks Kepala BGN oleh Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:06

Selengkapnya