Berita

Ilustrasi Foto/Net

Politik

Hanya PDIP yang Serius Gulirkan Angket Kecurangan Pemilu

RABU, 06 MARET 2024 | 19:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hak angket kecurangan Pemilu di DPR diperkirakan akan diperjuangkan secara serius oleh hanya satu partai politik yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pengamat politik Citra Institute, Efriza menganggap dukungan hak angket yang disuarakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak cukup serius.

Sebabnya, dia mengamati PKB dan PKS justru menunggu PDIP untuk memotori guliran hak angket dugaan kecurangan pemilu.


"Dalam Rapat Paripurna kemarin, PKB dan PKS tidak mencerminkan pendapat mereka mengenai hal angket, tidak menunjukkan bukti keseriusan mereka. Malah sekadar mencari panggung," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/3).

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu menilai, sikap PKB dan PKS di hanya demi menyelamatkan citra diri mereka di mata konstituen.

"Bahasa sarkasnya, memungkinkan mereka hanya sekadar mengingatkan komitmen PDIP semata menggulirkan hak angket. Akan tetapi, niat mereka untuk hak angket masih patut dipertanyakan," tuturnya.

Salah satu hal yang patut dipertanyakan atas konsistensi PKB dan PKS ikut menggulirkan hak angket, menurut Efriza dapat dilihat dari sikap Partai Nasdem yang tidak jelas. Pasalnya, dalam Rapur kemarin tidak ikut bersuara mendukung sikap PDIP, PKB dan PKS.

"Sedangkan sikap Nasdem tidak memberikan interupsi menunjukkan Nasdem malah hanya menunggu. Berbeda dengan PKB dan PKS, yang terkesan memprovokasi PDIP agar segera bersuara soal hak angket, seolah meramaikan saja gedung Senayan," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya