Berita

Tiga Sekjen partai yang bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, usai membahas soal komitmen mendukung hak angket DPR RI untuk mengusir dugaan kecurangan di Pemilu Serentak 2024, di Nasdem Tower, Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam (22/2)/Istimewa

Politik

Parpol Koalisi Perubahan Cuma Tim Hore PDIP Gulirkan Angket Pemilu

RABU, 06 MARET 2024 | 19:40 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sikap partai politik Koalisi Perubahan yang menghangat di awal isu hak angket DPR RI untuk kecurangan pemilu bergulir, dianggap tidak serius. Tidak ada upaya signifikan selain menjadi pengekor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pengamat politik Citra Institute Efriza memandang, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, tidak lagi kompak mendorong hak angket bergulir.

Pasalnya, dia mendapati dalam Rapat Paripurna DPR RI Selasa kemarin (5/3), Nasdem tidak berani tegas menyatakan sikap ikut menggulirkan hak angket.

Padahal dia mengamati, di awal isu angket pemilu dikemukakan calon presiden (capres) nomor urut 3 sekaligus kader PDIP, Ganjar Pranowo, Nasdem menyatakan siap mengawal pelaksanaannya bersama PKB dan PKS.

"Artinya, mereka bukan sebagai pelaku utama tapi sebagai partai pendukung saja. Ini menunjukkan sikap tidak serius ketiga partai itu. Jika diibaratkan, Mereka adalah 'tim hore' dari PDIP saja," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/3).

Lebih dari itu, dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Pamulang (Unpam) itu menduga, 3 partai Koalisi Perubahan memanfaatkan isu hak angket untuk kepentingan elektoral dan kasak-kusuk pembentukan kabinet pemerintahan baru hasil Pemilu Serentak 2024.

"Mereka hanya layaknya seperti memanfaatkan konflik PDIP dan Pemerintah. Sekadar menunjukkan mendukung PDIP, padahal tiga partai ini tidak berani mengambil tanggung jawab," tuturnya.

"Jadi, gagal atau berhasilnya hak angket itu, diterima atau tidak sebagai hak dewan, tergantung PDIP," tegas Efriza.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

BRI Salurkan KUR Rp27,72 Triliun dalam 2 Bulan

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

Badai Alfred Mengamuk di Queensland, Ribuan Rumah Gelap Gulita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

DPR Cek Kesiapan Anggaran PSU Pilkada 2025

Senin, 10 Maret 2025 | 11:36

Rupiah Loyo ke Rp16.300 Hari Ini

Senin, 10 Maret 2025 | 11:24

Elon Musk: AS Harus Keluar dari NATO Supaya Berhenti Biayai Keamanan Eropa

Senin, 10 Maret 2025 | 11:22

Presiden Prabowo Diharapkan Jamu 38 Bhikkhu Thudong

Senin, 10 Maret 2025 | 11:19

Harga Emas Antam Merangkak Naik, Cek Daftar Lengkapnya

Senin, 10 Maret 2025 | 11:16

Polisi Harus Usut Tuntas Korupsi Isi MinyaKita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:08

Pasar Minyak Masih Terdampak Kebijakan Tarif AS, Harga Turun di Senin Pagi

Senin, 10 Maret 2025 | 11:06

Lebaran di Jakarta Tetap Seru Meski Ditinggal Pemudik

Senin, 10 Maret 2025 | 10:50

Selengkapnya