Berita

Tiga Sekjen partai yang bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, usai membahas soal komitmen mendukung hak angket DPR RI untuk mengusir dugaan kecurangan di Pemilu Serentak 2024, di Nasdem Tower, Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam (22/2)/Istimewa

Politik

Parpol Koalisi Perubahan Cuma Tim Hore PDIP Gulirkan Angket Pemilu

RABU, 06 MARET 2024 | 19:40 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sikap partai politik Koalisi Perubahan yang menghangat di awal isu hak angket DPR RI untuk kecurangan pemilu bergulir, dianggap tidak serius. Tidak ada upaya signifikan selain menjadi pengekor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pengamat politik Citra Institute Efriza memandang, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, tidak lagi kompak mendorong hak angket bergulir.

Pasalnya, dia mendapati dalam Rapat Paripurna DPR RI Selasa kemarin (5/3), Nasdem tidak berani tegas menyatakan sikap ikut menggulirkan hak angket.


Padahal dia mengamati, di awal isu angket pemilu dikemukakan calon presiden (capres) nomor urut 3 sekaligus kader PDIP, Ganjar Pranowo, Nasdem menyatakan siap mengawal pelaksanaannya bersama PKB dan PKS.

"Artinya, mereka bukan sebagai pelaku utama tapi sebagai partai pendukung saja. Ini menunjukkan sikap tidak serius ketiga partai itu. Jika diibaratkan, Mereka adalah 'tim hore' dari PDIP saja," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/3).

Lebih dari itu, dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Pamulang (Unpam) itu menduga, 3 partai Koalisi Perubahan memanfaatkan isu hak angket untuk kepentingan elektoral dan kasak-kusuk pembentukan kabinet pemerintahan baru hasil Pemilu Serentak 2024.

"Mereka hanya layaknya seperti memanfaatkan konflik PDIP dan Pemerintah. Sekadar menunjukkan mendukung PDIP, padahal tiga partai ini tidak berani mengambil tanggung jawab," tuturnya.

"Jadi, gagal atau berhasilnya hak angket itu, diterima atau tidak sebagai hak dewan, tergantung PDIP," tegas Efriza.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya