Berita

Tiga Sekjen partai yang bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, usai membahas soal komitmen mendukung hak angket DPR RI untuk mengusir dugaan kecurangan di Pemilu Serentak 2024, di Nasdem Tower, Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam (22/2)/Istimewa

Politik

Parpol Koalisi Perubahan Cuma Tim Hore PDIP Gulirkan Angket Pemilu

RABU, 06 MARET 2024 | 19:40 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sikap partai politik Koalisi Perubahan yang menghangat di awal isu hak angket DPR RI untuk kecurangan pemilu bergulir, dianggap tidak serius. Tidak ada upaya signifikan selain menjadi pengekor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pengamat politik Citra Institute Efriza memandang, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, tidak lagi kompak mendorong hak angket bergulir.

Pasalnya, dia mendapati dalam Rapat Paripurna DPR RI Selasa kemarin (5/3), Nasdem tidak berani tegas menyatakan sikap ikut menggulirkan hak angket.


Padahal dia mengamati, di awal isu angket pemilu dikemukakan calon presiden (capres) nomor urut 3 sekaligus kader PDIP, Ganjar Pranowo, Nasdem menyatakan siap mengawal pelaksanaannya bersama PKB dan PKS.

"Artinya, mereka bukan sebagai pelaku utama tapi sebagai partai pendukung saja. Ini menunjukkan sikap tidak serius ketiga partai itu. Jika diibaratkan, Mereka adalah 'tim hore' dari PDIP saja," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/3).

Lebih dari itu, dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Pamulang (Unpam) itu menduga, 3 partai Koalisi Perubahan memanfaatkan isu hak angket untuk kepentingan elektoral dan kasak-kusuk pembentukan kabinet pemerintahan baru hasil Pemilu Serentak 2024.

"Mereka hanya layaknya seperti memanfaatkan konflik PDIP dan Pemerintah. Sekadar menunjukkan mendukung PDIP, padahal tiga partai ini tidak berani mengambil tanggung jawab," tuturnya.

"Jadi, gagal atau berhasilnya hak angket itu, diterima atau tidak sebagai hak dewan, tergantung PDIP," tegas Efriza.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya