Berita

Tiga Sekjen partai yang bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, usai membahas soal komitmen mendukung hak angket DPR RI untuk mengusir dugaan kecurangan di Pemilu Serentak 2024, di Nasdem Tower, Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam (22/2)/Istimewa

Politik

Parpol Koalisi Perubahan Cuma Tim Hore PDIP Gulirkan Angket Pemilu

RABU, 06 MARET 2024 | 19:40 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sikap partai politik Koalisi Perubahan yang menghangat di awal isu hak angket DPR RI untuk kecurangan pemilu bergulir, dianggap tidak serius. Tidak ada upaya signifikan selain menjadi pengekor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pengamat politik Citra Institute Efriza memandang, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, tidak lagi kompak mendorong hak angket bergulir.

Pasalnya, dia mendapati dalam Rapat Paripurna DPR RI Selasa kemarin (5/3), Nasdem tidak berani tegas menyatakan sikap ikut menggulirkan hak angket.


Padahal dia mengamati, di awal isu angket pemilu dikemukakan calon presiden (capres) nomor urut 3 sekaligus kader PDIP, Ganjar Pranowo, Nasdem menyatakan siap mengawal pelaksanaannya bersama PKB dan PKS.

"Artinya, mereka bukan sebagai pelaku utama tapi sebagai partai pendukung saja. Ini menunjukkan sikap tidak serius ketiga partai itu. Jika diibaratkan, Mereka adalah 'tim hore' dari PDIP saja," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/3).

Lebih dari itu, dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Pamulang (Unpam) itu menduga, 3 partai Koalisi Perubahan memanfaatkan isu hak angket untuk kepentingan elektoral dan kasak-kusuk pembentukan kabinet pemerintahan baru hasil Pemilu Serentak 2024.

"Mereka hanya layaknya seperti memanfaatkan konflik PDIP dan Pemerintah. Sekadar menunjukkan mendukung PDIP, padahal tiga partai ini tidak berani mengambil tanggung jawab," tuturnya.

"Jadi, gagal atau berhasilnya hak angket itu, diterima atau tidak sebagai hak dewan, tergantung PDIP," tegas Efriza.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya