Berita

Tiga Sekjen partai yang bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, usai membahas soal komitmen mendukung hak angket DPR RI untuk mengusir dugaan kecurangan di Pemilu Serentak 2024, di Nasdem Tower, Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam (22/2)/Istimewa

Politik

Parpol Koalisi Perubahan Cuma Tim Hore PDIP Gulirkan Angket Pemilu

RABU, 06 MARET 2024 | 19:40 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sikap partai politik Koalisi Perubahan yang menghangat di awal isu hak angket DPR RI untuk kecurangan pemilu bergulir, dianggap tidak serius. Tidak ada upaya signifikan selain menjadi pengekor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pengamat politik Citra Institute Efriza memandang, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, tidak lagi kompak mendorong hak angket bergulir.

Pasalnya, dia mendapati dalam Rapat Paripurna DPR RI Selasa kemarin (5/3), Nasdem tidak berani tegas menyatakan sikap ikut menggulirkan hak angket.


Padahal dia mengamati, di awal isu angket pemilu dikemukakan calon presiden (capres) nomor urut 3 sekaligus kader PDIP, Ganjar Pranowo, Nasdem menyatakan siap mengawal pelaksanaannya bersama PKB dan PKS.

"Artinya, mereka bukan sebagai pelaku utama tapi sebagai partai pendukung saja. Ini menunjukkan sikap tidak serius ketiga partai itu. Jika diibaratkan, Mereka adalah 'tim hore' dari PDIP saja," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/3).

Lebih dari itu, dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Pamulang (Unpam) itu menduga, 3 partai Koalisi Perubahan memanfaatkan isu hak angket untuk kepentingan elektoral dan kasak-kusuk pembentukan kabinet pemerintahan baru hasil Pemilu Serentak 2024.

"Mereka hanya layaknya seperti memanfaatkan konflik PDIP dan Pemerintah. Sekadar menunjukkan mendukung PDIP, padahal tiga partai ini tidak berani mengambil tanggung jawab," tuturnya.

"Jadi, gagal atau berhasilnya hak angket itu, diterima atau tidak sebagai hak dewan, tergantung PDIP," tegas Efriza.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya