Apel persiapan pengamanan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Tanah Abang, Jakarta Pusat/Ist
Sekitar 3.929 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (5/3) hari ini.
"Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI, kami turunkan 3.929 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, dalam keterangan tertulis.
Personel gabungan menurut rencana ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR/MPR RI. Baik di wilayah dalam maupun luar gedung DPR/MPR.
"Untuk aksi unjuk rasa hari ini sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk kawasan DPR/MPR RI," ucapnya.
Kepolisian juga telah menyiapkan rekayasa penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI yang bersifat situasional, diberlakukan dengan melihat perkembangan dinamika di lapangan.
"Kita lihat jumlah massanya, bila massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, arus lintas yang mengarah Gedung DPR/MPR RI kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua. Kendaraan dari Jalur dalam tol menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi," kata Susatyo.
Susatyo juga menegaskan, seluruh personel yang terlibat pengamanan agar mengedepankan tindakan persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan, serta humanis.
"Kami juga mengimbau para Korlap dan orator agar berorasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang akan melintas di depan Gedung DPR/MPR RI," katanya.
Seperti diketahui, sekelompok massa dari berbagai aliansi akan berunjuk rasa di depan gedung DPR/MPR.
Massa yang mengatasnamakan Front Perlawanan Rakyat, Gerakan Rakyat Tolak Pilpres Curang Gabungan Relawan 01 & 03, dan Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi, diperkirakan jumlahnya mencapai ribuan orang.
Tuntutan yang dikemukakan diantaranya menolak kenaikan harga Sembako, lawan kejahatan Pemilu curang, segerakan hak angket DPR-MPR, dan makzulkan Jokowi.
