Berita

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/Net

Politik

Bagi Mardani, Usulan Grace Natalie Tak Masuk Akal

SABTU, 02 MARET 2024 | 17:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Usulan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie terkait opsi fraksi threshold dinilai tidak masuk akal.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyatakan bahwa yang menjadi acuan dalam lolos atau tidaknya partai politik ke parlemen yakni UU 7/2017 tentang Pemilu.

"Tidak masuk akal. Saat ini yang dipakai UU 7/2017," kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (2/3).


Mardani menekankan UU Pemilu saat ini tidak memberikan ruang pada opsi fraksi threshold. Dia juga meyakini terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal penghapusan ambang batas parlemen 4 persen segera dibahas lebih lanjut di DPR untuk menentukan batas idealnya.

"Untuk saat ini UU-nya tidak memberi ruang fraksi threshold. Keputusan MK juga berlaku 2029," katanya.

"Dan (MK) menyerahkan pada pembuat UU, DPR dan Pemerintah untuk membuat norma baru terkait besaran threshold," imbuhnya.

Sebelumnya, usulan penggabungan partai dalam satu fraksi tersebut muncul dari Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie. Katanya, partai-partai yang suaranya tidak memenuhi ambang batas, dapat digabungkan menjadi satu fraksi.

"Daripada parliamentary threshold lebih baik dibuat fraksi threshold, yaitu kebutuhan suara minimum untuk membentuk 1 fraksi sendiri," tuturnya.

"Jadi suara rakyat tidak terbuang, namun untuk partai-partai yang suaranya tidak mencapai persentase tertentu, digabungkan dalam 1 fraksi," imbuh Grace.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya