Berita

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep/Net

Politik

KPU dan Bawaslu Perlu Telusuri Kenaikan Drastis Suara PSI

SABTU, 02 MARET 2024 | 10:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kenaikan drastis suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam real count Pemilu 2024 perlu ditelusuri KPU RI dan Bawaslu RI.

Merujuk tren real count di situs KPU RI, PSI yang diprediksi sulit lolos Senayan kini telah menembus 3 persen. Bahkan kurang dari 24 jam, suara partai pimpinan Kaesang Pangarep ini telah mencapai 3,12 persen atau naik lebih dari 26 ribu suara pada Sabtu pagi (2/3).
 
Capaian ini cukup mengejutkan lantaran hampir semua quick count lembaga survei menempatkan PSI di bawah 3 persen dan sulit menembus Senayan.


“Untuk itu, Bawaslu dan KPU seyogianya dapat mendeteksi hal tersebut,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga dalam keterangannya, Sabtu (2/3).

Penelusuran ini sekaligus untuk menjawab tuduhan yang berkembang bahwa ada dugaan 'operasi senyap' oleh pihak tertentu untuk meloloskan PSI ke kursi parlemen dengan minimal mendapat 4 persen.

“Kenaikan itu juga dipertanyakan karena terjadi hanya dalam dua jam suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS (data 1 Maret 2024). Hal ini dikhawatirkan terjadi penggelembungan suara yang memang diberitakan muncul di banyak tempat,” tuturnya.

Selain itu, rumor operasi senyap yang akan meloloskan partai politik tertentu ke Senayan juga patut diantisipasi. Setidaknya kenaikan signifikan itu harus ditelusuri apakah terkait dengan adanya operasi senyap tersebut.

“Jadi, kalau KPU dan Bawaslu tidak dapat menjelaskan dan mengatasi hal itu, maka wajar anak bangsa akan mempertanyakan legitimasi hasil pileg dan pilpres. Karena itu,  KPU dan Bawaslu sebaiknya dibubarkan saja,” tandasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya