Berita

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto/Net

Politik

Dorong Swasembada Energi, Pakar Dukung Rencana Prabowo Setop Impor BBM

JUMAT, 01 MARET 2024 | 21:10 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mendukung rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM).

Sebagai gantinya, Prabowo mendorong energi terbarukan seperti kelapa sawit, tebu hingga singkong untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.

Menurut Fahmy, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan impor BBM berasal dari bahan bakar fosil ke sumber alam hayati yang melimpah.


“Indonesia mempunyai resources cukup berlimpah ruah salah satunya etanol kemudian juga ada sawit dan itu bisa dijadikan sebagai alternatif untuk BBM, saya kira rencana Prabowo untuk setop BBM kemudian menggantinya dengan green energy yang sumber daya alam Indonesia itu suatu pemikiran yang cukup bagus dan ideal,” ujar Fahmy Jumat (1/3).

Meskipun rencana itu bagus, kata dia, diperlukan waktu yang cukup untuk menuju ke arah sana, sebab Indonesia belum mempunyai teknologi.

Sehingga perlu pengembangan teknologi untuk mengolah sumber daya alam Indonesia menjadi energi hijau.

“Tetapi itu tidak bisa serta-merta dilakukan karena salah satunya kita tidak punya teknologi untuk mengolahnya,” ucapnya.

Fahmy menjelaskan, sementara ini untuk mempercepat transfer teknologi pemerintah atau dalam hal ini Pertamina bisa bekerja sama dengan perusahaan asing yang sudah memiliki teknologi khususnya bidang minyak dan gas multinasional

“Jadi resources yang kita miliki ini kan berlimpah ruah hanya masalahnya kan kita tidak punya teknologi nah pilihannya itu dikembangkan sendiri membutuhkan waktu panjang dan itu belum tentu berhasil,” jelasnya.

“Nah maka yang paling tepat bagaimana menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang punya teknologi tadi apakah itu dari Amerika atau Eropa, atau bahkan Cina sekarang dia punya teknologi tadi,” imbuhnya.

Selain itu, kata Fahmy pemerintah perlu mempertimbangkan sumber energi hayati untuk pangan harus dibagi secara proporsional tidak terlalu fokus ke energi.

“Ini juga harus dipikirkan harus diperhitungkan sebab kalau misalnya diperuntukkan untuk energi saja maka akan kekurangan untuk bahan baku minyak goreng misalnya di satu sisi bisa menghasilkan B100 tetapi minyak gorengnya jadi langka dan menimbulkan masalah baru,” paparnya.

“Jadi maksud saya dari segi pemikiran dan juga dari idealismenya Prabowo ini saya kira sangat bagus dan itu menimbulkan kebangsaan yang cukup perlu didukung tetapi harus realistis karena tidak bisa serta-merta setelah dilantik jadi presiden kemudian impor BBM stop itu tidak bisa akan menimbulkan permasalahan yang serius,” tambahnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Sugiyanto Emik mengatakan, gagasan Prabowo Subianto terkait dengan pemanfaatan sumber daya nabati adalah langkah brilian yang patut dipertimbangkan.

"Ini gagasan sangat brilian, Indonesia kan pernah menjadi negara eksportir minyak sebelumnya terus belakangan kita malah jadi pengimpor," ujarnya.

"Ini harus dilakukan dengan hati-hati, artinya produk nabati yang nanti pengganti minyaknya itu harus dipersiapkan dulu, harus ada dulu kemudian dikalkulasi sampai sebesar apa kebutuhan itu, itu yang kita kurangi," tegasnya.

Dia menyambut baik upaya pemerintah dalam mempersiapkan alternatif energi nabati. Namun, dia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada kesiapan infrastruktur dan regulasi yang mendukung.

"Gagasan dan idenya itu brilian bagus, tinggal para ahli-ahli, para pakar bisa cepat mendukung gagasan ini sehingga nanti bisa lebih cepat jadi energi alternatif," jelasnya.

"Diperlukan komitmen yang kuat serta dukungan menyeluruh dari berbagai pihak agar cita-cita ini dapat terwujud dalam waktu yang relatif singkat," pungkasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya