Berita

Ilustrasi Bank Dunia/Net

Politik

Perwakilan Bank Dunia Arogan Campuri Urusan Politik Indonesia

KAMIS, 29 FEBRUARI 2024 | 15:51 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Bank Dunia terlalu jauh mencampuri urusan politik domestik dengan mengomentari soal program makan siang dan susu gratis yang dicanangkan pasangan Capres dan Cawapres 2024, Prabowo-Gibran.

Dosen Komunikasi Universitas Binus, Putro Mas Gunawan bahkan menuding Bank Dunia melalui Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen ikut cawe-cawe terhadap isu domestik Indonesia.

Apalagi, faktanya Satu menyoroti isu yang masih dalam tataran program kampanye salah satu paslon Pemilu 2024.


"Ucapan Satu jelas keluar dari batasan tupoksinya sebagai wakil Bank Dunia. Mengomentari program kampanye salah satu capres yang secara resmi masih berkontestasi, adalah sebuah bentuk arogansi," kata Putro dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/2).

Putro berujar, Prabowo-Gibran memang unggul mutlak dalam perhitungan sementara Pemilu 2024, namun paslon nomor urut 2 ini belum secara resmi ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU RI.

Oleh karenanya, aneh jika perwakilan Bank Dunia itu terlalu jauh masuk pada ranah isu politis di Indonesia.

Putro juga mencermati, suara dari Bank Dunia tak selamanya mencerminkan kepentingan bersama. Ucapan perwakilan Bank Dunia lebih sering menjadi representasi kepentingan barat, utamanya Amerika dan Eropa.

Prinsip itu yang menurut Putro bisa jadi dilekatkan pada konteks ucapan Satu Kahkonen soal program makan siang dan susu gratis.

"Bank Dunia dan pemerintah Indonesia mesti bersikap tegas pada tindakan Satu Kahkonen. Kesalahan fatal Satu mencampuri urusan politik dalam negeri mesti dikompensasi dengan menarik Satu dari Indonesia," tutupnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya