Berita

Presiden Joko Widodo menganugerahkan penghargaan Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto/Istimewa

Politik

Pengamat: Pangkat Jenderal Bintang 4 untuk Prabowo Sesuai UU

KAMIS, 29 FEBRUARI 2024 | 03:30 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kenaikan pangkat istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Jenderal TNI Kehormatan (Purn) bintang empat.

Penyematan bintang empat itu dilakukan dalam Rapim TNI/Polri di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).

Menurut pengamat militer dan Co-Founder ISESS, Khairul Fahmi, pangkat istimewa jenderal bintang 4 itu menunjukkan bahwa Prabowo telah menjadi jenderal penuh.

Ia mengatakan, Prabowo layak mendapatkan pangkat tersebut karena dedikasi dan kontribusinya di bidang militer dan pertahanan.

"Prabowo memiliki latar belakang militer yang kuat, sehingga pantas saja ia mendapat pangkat bintang 4 agar sebagai panglima tertinggi TNI ia lebih sempurna. Selain itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan, Prabowo juga berhak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan pangkat istimewa itu, mengingat jasa dan pengorbanannya untuk TNI, negara dan rakyat," paparnya, dikutip Kantor Berita RMOLJateng.

Khairul menjelaskan, kenaikan pangkat kehormatan itu biasa diberikan oleh militer di beberapa negara kepada prajurit yang menjadi pejabat pemerintahan atau prajurit yang aktif kembali saat negara dalam kondisi darurat/bahaya.

Khairul menambahkan, Prabowo saat ini tidak hanya menjabat sebagai Menteri Pertahanan, tetapi juga memiliki empat tanda kehormatan bintang militer utama, yaitu Bintang Yuda Dharma Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama.

"Empat tanda kehormatan bintang militer utama yang dimiliki Prabowo ini sudah cukup menjadi alasan untuk memberikan pangkat istimewa kepadanya, sesuai dengan UU No. 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan," kata Khairul.

Khairul menambahkan, berdasarkan UU tersebut, Prabowo berhak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan pangkat istimewa tersebut.

"Seharusnya, pemberian pangkat istimewa itu bisa dilakukan sejak 2022, saat Prabowo mendapatkan tanda kehormatan bintang militer utama. Pemberian pangkat istimewa itu juga bukan hanya hak prerogatif, tetapi juga kewenangan presiden sesuai dengan UU," tutur Khairul.

Khairul juga membantah isu yang menyebut Prabowo dipecat atau diberhentikan tidak hormat pada tahun 1998 saat menjadi Pangkostrad bintang tiga.

Khairul menegaskan, Prabowo diberhentikan dengan hormat oleh ABRI sehingga tidak kehilangan hak dan kewajiban sebagai purnawirawan TNI.

"Faktanya, status Prabowo adalah diberhentikan dengan hormat. Karena itu, ia juga tidak kehilangan hak dan kewajiban apa pun yang berkaitan dengan statusnya sebagai prajurit TNI. Termasuk menerima tanda kehormatan bintang militer dan pangkat istimewa," tegas Khairul.

Khairul juga menyanggah tuduhan Prabowo sebagai pelanggar HAM. Ia mengatakan, tidak ada fakta hukum dan putusan pengadilan yang final yang menyatakan Prabowo pelanggar HAM berat.

"Sejauh ini, tidak ada fakta hukum dan putusan pengadilan yang final yang menyatakan dan menghukum Prabowo sebagai pelaku pelanggaran HAM berat. Selama hal itu tidak ada, tentu saja ia tidak bisa disebut demikian dan asas praduga tidak bersalah juga berlaku untuk Prabowo," pungkas Khairul.

Populer

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Pengamat: Jangan Semua Putusan MK Dikaitkan Unsur Politis

Senin, 20 Mei 2024 | 22:19

Panglima TNI Diminta Tarik Anggota Puspom dari Kejagung

Selasa, 28 Mei 2024 | 18:58

Produksi Film Porno, Siskaeee Cs Segera Disidang

Rabu, 22 Mei 2024 | 13:49

Topeng Mega-Hasto, Rakus dan Berbohong

Kamis, 23 Mei 2024 | 18:03

IAW Desak KPK Periksa Gubernur Jakarta, Sumbar, Banten, dan Jateng

Senin, 20 Mei 2024 | 15:17

Pj Gubernur Jabar Optimistis Polisi Mampu Usut Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Kamis, 23 Mei 2024 | 06:48

UPDATE

Bos Sinar Mas Franky Widjaja Dipolisikan Perkara Sepele

Kamis, 30 Mei 2024 | 00:06

Tanggapan SYL soal Biduan Nayunda: Dia Teman Cucu, Saya 70 Tahun, Ada Hal Apa?

Rabu, 29 Mei 2024 | 23:39

Bamsoet Terima Aspirasi Usulan Bupati dan Walikota Orang Asli Papua

Rabu, 29 Mei 2024 | 23:04

MA Gantung Nasib Ribuan Karyawan Polo Ralph Lauren

Rabu, 29 Mei 2024 | 23:01

Awas, Framing Tanpa Fakta di Kasus Timah Bisa Kena UU ITE

Rabu, 29 Mei 2024 | 22:49

Pedangdut Nayunda Akui Terima Berbagai Aset Hingga Kue Ulang Tahun dari SYL

Rabu, 29 Mei 2024 | 22:48

Temui AHY, Muzakir Manaf Bahas Pilkada Aceh 2024 Hingga Lahan untuk Eks Kombatan

Rabu, 29 Mei 2024 | 22:40

Wapres Ma’ruf Amin Lepas Keberangkatan Jemaah Calon Haji Aceh Besar

Rabu, 29 Mei 2024 | 22:26

Diputus Kerja Sepihak, Karyawan Perusahaan Asuransi Bawa ke Ranah Hukum

Rabu, 29 Mei 2024 | 22:19

Jelang Idul Adha 2024, Pemkab Muratara Pantau Ketat Kesehatan Hewan Kurban

Rabu, 29 Mei 2024 | 22:14

Selengkapnya