Berita

Pj Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Michael F. Kleine lakukan pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh. Foto: Humas WN.

Politik

Wali Nanggroe Aceh ke Dubes Amerika: Aceh Terbuka Bagi Investor

RABU, 28 FEBRUARI 2024 | 21:30 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pj Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Michael F. Kleine lakukan pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh. Foto: Humas WN.

Penjabat (Pj) Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia Michael F Kleine melakukan pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haythar, di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar, Rabu (28/2).

Diawali dengan jamuan makan siang, Michael F. Kleine beserta rombongan kemudian melakukan diskusi dengan Wali Nanggroe, mulai dari topik sejarah perdamaian Aceh, hingga rencana kerjasama dalam berbagai bidang yang berpotensi.


“Aceh memiliki proses sejarah yang panjang untuk mencapai perdamaian, mulai dari perundingan Tokyo (tahun 2003) hingga Helsinki (tahun 2005). Kita telah buktikan, dan akan terus merawat perdamaian ini,” kata Malik Mahmud seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOLAceh.

Malik Mahmud menjelaskan, perkembangan realisasi MoU Helsinki dan proges pembangunan Aceh dalam berbagai bidang. Bahkan butuh waktu yang panjang untuk membangun.


"Jadi kita terbuka bagi siapa saja yang ingin berinvestasi di Aceh. Agar Aceh dapat berkembang lebih cepat,” kata Malik Mahmud.

Salah satu potensi yang dipaparkan Wali Nanggroe kepada Michael F. Kleine adalah mengenai cadangan karbon yang dimiliki Aceh . Potensi karbon Aceh sangat besar, dan itu sangat berguna untuk dunia dalam mengatasi climate change.


“Kami baru saja mengadakan pertemuan yang luar biasa, membahas sejarah panjang tentang Aceh dan Amerika Serikat juga,” kata Michael usai pertemuan dengan Wali Nanggroe.

Ia telah bertugas di Indonesia sejak tahun 2021, awalnya sebagai Wakil Duta Besar. “Kami berharap Aceh dan Amerika Serikat dapat berjalan bersama, untuk meraih masa depan yang lebih baik.” ujarnya.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya