Berita

Wakil Ketua DPRD Sumut, Harun Mustafa Nasution/RMOLSumut

Politik

Pimpinan DPRD Sumut Sepakati Harun Mustafa Nasution Gantikan Sementara Posisi Baskami Ginting

RABU, 28 FEBRUARI 2024 | 20:54 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Harun Mustafa Nasution mendapat amanah untuk sementara waktu menggantikan sementara posisi Almarhum Baskami Ginting dalam kapasitas jabatan mengatasnamakan Ketua DPRD Sumatera Utara. Amanah ini menjadi kesepakatan para unsur pimpinan DPRD Sumut untuk mempermudah berbagai urusan yang menyangkut legalitas administrasi di DPRD Sumatera Utara.

"Tadi kita sementara atas kesepakatan bersama, karena mungkin memang waktunya sedikit, saya ditunjuk sebagai atas nama pimpinan DPRD," kata Harun Mustafa Nasution seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOLSumut, Selasa (28/2)

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyebut, kesepakatan ini bertujuan memudahkan pekerjaan di legislatif Sumut, baik secara administrasi maupun program-program kegiatan lainnya.


"Agak repot (kalau secara bergantian). Tanggungjawab itu jika belum selesai ditanggungjawabi yang satu, uda ditanggungjawabi yang lain, pasti ada ketertinggalan. Jadi tadi tiga dari empat (wakil ketua), dua orang mengamanatkan ke saya. Karena Pak Rahmansyah Sibarani masih berada di dapil (Sibolga)," terangnya.

Amanah atas nama pimpinan DPRD Sumut yang diterima Harun Mustafa ini, akan berlangsung hingga diputuskannya nama oleh DPP PDI Perjuangan, untuk menggantikan posisi jabatan Almarhum Baskami Ginting.

"Jadi (amanah) ini sekali lagi atas nama (pimpinan dewan). Sembari kita menunggu dari DPP PDI-P yang belum turun sampai sekarang," pungkasnya.

Sekaitan hal ini, Sekretariat DPRD Sumut  sebelumnya telah berkirim surat kepada Fraksi PDIP DPRD Sumut, DPP PDIP, dan Menteri Dalam Negeri atas sosok pengganti Almarhum Baskami Ginting sebagai Ketua DPRD Sumut.

Koordinasi ini sebagai langkah untuk memudahkan pihak Setwan DPRD Sumut memproses pergantian antar waktu (PAW) ketua dewan yang menjadi 'jatah' dari PDIP, baik ke Kementerian Dalam Negeri maupun Komisi Pemilihan Umum.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya