Berita

Wakil Ketua DPRD Sumut, Harun Mustafa Nasution/RMOLSumut

Politik

Pimpinan DPRD Sumut Sepakati Harun Mustafa Nasution Gantikan Sementara Posisi Baskami Ginting

RABU, 28 FEBRUARI 2024 | 20:54 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Harun Mustafa Nasution mendapat amanah untuk sementara waktu menggantikan sementara posisi Almarhum Baskami Ginting dalam kapasitas jabatan mengatasnamakan Ketua DPRD Sumatera Utara. Amanah ini menjadi kesepakatan para unsur pimpinan DPRD Sumut untuk mempermudah berbagai urusan yang menyangkut legalitas administrasi di DPRD Sumatera Utara.

"Tadi kita sementara atas kesepakatan bersama, karena mungkin memang waktunya sedikit, saya ditunjuk sebagai atas nama pimpinan DPRD," kata Harun Mustafa Nasution seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOLSumut, Selasa (28/2)

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyebut, kesepakatan ini bertujuan memudahkan pekerjaan di legislatif Sumut, baik secara administrasi maupun program-program kegiatan lainnya.


"Agak repot (kalau secara bergantian). Tanggungjawab itu jika belum selesai ditanggungjawabi yang satu, uda ditanggungjawabi yang lain, pasti ada ketertinggalan. Jadi tadi tiga dari empat (wakil ketua), dua orang mengamanatkan ke saya. Karena Pak Rahmansyah Sibarani masih berada di dapil (Sibolga)," terangnya.

Amanah atas nama pimpinan DPRD Sumut yang diterima Harun Mustafa ini, akan berlangsung hingga diputuskannya nama oleh DPP PDI Perjuangan, untuk menggantikan posisi jabatan Almarhum Baskami Ginting.

"Jadi (amanah) ini sekali lagi atas nama (pimpinan dewan). Sembari kita menunggu dari DPP PDI-P yang belum turun sampai sekarang," pungkasnya.

Sekaitan hal ini, Sekretariat DPRD Sumut  sebelumnya telah berkirim surat kepada Fraksi PDIP DPRD Sumut, DPP PDIP, dan Menteri Dalam Negeri atas sosok pengganti Almarhum Baskami Ginting sebagai Ketua DPRD Sumut.

Koordinasi ini sebagai langkah untuk memudahkan pihak Setwan DPRD Sumut memproses pergantian antar waktu (PAW) ketua dewan yang menjadi 'jatah' dari PDIP, baik ke Kementerian Dalam Negeri maupun Komisi Pemilihan Umum.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya