Berita

Wakil Ketua DPRD Sumut, Harun Mustafa Nasution/RMOLSumut

Politik

Pimpinan DPRD Sumut Sepakati Harun Mustafa Nasution Gantikan Sementara Posisi Baskami Ginting

RABU, 28 FEBRUARI 2024 | 20:54 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Harun Mustafa Nasution mendapat amanah untuk sementara waktu menggantikan sementara posisi Almarhum Baskami Ginting dalam kapasitas jabatan mengatasnamakan Ketua DPRD Sumatera Utara. Amanah ini menjadi kesepakatan para unsur pimpinan DPRD Sumut untuk mempermudah berbagai urusan yang menyangkut legalitas administrasi di DPRD Sumatera Utara.

"Tadi kita sementara atas kesepakatan bersama, karena mungkin memang waktunya sedikit, saya ditunjuk sebagai atas nama pimpinan DPRD," kata Harun Mustafa Nasution seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOLSumut, Selasa (28/2)

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyebut, kesepakatan ini bertujuan memudahkan pekerjaan di legislatif Sumut, baik secara administrasi maupun program-program kegiatan lainnya.

"Agak repot (kalau secara bergantian). Tanggungjawab itu jika belum selesai ditanggungjawabi yang satu, uda ditanggungjawabi yang lain, pasti ada ketertinggalan. Jadi tadi tiga dari empat (wakil ketua), dua orang mengamanatkan ke saya. Karena Pak Rahmansyah Sibarani masih berada di dapil (Sibolga)," terangnya.

Amanah atas nama pimpinan DPRD Sumut yang diterima Harun Mustafa ini, akan berlangsung hingga diputuskannya nama oleh DPP PDI Perjuangan, untuk menggantikan posisi jabatan Almarhum Baskami Ginting.

"Jadi (amanah) ini sekali lagi atas nama (pimpinan dewan). Sembari kita menunggu dari DPP PDI-P yang belum turun sampai sekarang," pungkasnya.

Sekaitan hal ini, Sekretariat DPRD Sumut  sebelumnya telah berkirim surat kepada Fraksi PDIP DPRD Sumut, DPP PDIP, dan Menteri Dalam Negeri atas sosok pengganti Almarhum Baskami Ginting sebagai Ketua DPRD Sumut.

Koordinasi ini sebagai langkah untuk memudahkan pihak Setwan DPRD Sumut memproses pergantian antar waktu (PAW) ketua dewan yang menjadi 'jatah' dari PDIP, baik ke Kementerian Dalam Negeri maupun Komisi Pemilihan Umum.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya