Berita

Caleg DPR Dapil Lampung II Aliza Gunado mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/2)/Ist

Politik

Caleg DPR Dapil Lampung II Aliza Gunado Gugat KPU ke Pengadilan

RABU, 28 FEBRUARI 2024 | 18:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) digugat salah seorang caleg DPR RI Dapil Lampung II, Aliza Gunado ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor PN JKT.PST-28022024QMI terkait dugaan perbuatan melawan hukum berkaitan Sirekap pileg DPR RI.

Aliza mengatakan, adanya Sirekap yang dipublikasi KPU RI mengakibatkan terjadinya kegaduhan secara nasional.


"Sistem digitalisasi melalui Sirekap membuat kerugian, baik individu maupun banyak pihak. Juga menimbulkan saling kecurigaan antarcaleg dan partai politik serta bisa menimbulkan anggapan penyesatan informasi publik," kata Aliza.

Kegaduhan ini dipicu oleh kerancuan perubahan data pileg tingkat DPR RI. Di saat jumlah data TPS mengalami progres kenaikan, justru hampir seluruh suara caleg DPR RI terjadi penurunan secara drastis.

Begitu pula jumlah total suara partai politik yang ada dalam Sirekap tidak sinkron dengan jumlah suara caleg dan partainya masing-masing.

Kejadian ini, kata Aliza, terjadi antara tanggal 17 Februari 2023 sampai 20 Februari 2023 di data Sirekap DPR RI. Di mana secara matematika, jika bertambahnya jumlah input data TPS, minimal suara tetap atau tidak berubah, bukan malah menurun.

Kondisi ini dapat memengaruhi jumlah kursi parpol di parlemen maupun individu calon yang akan duduk di kursi DPR RI melalui dan atau akibat Sirekap DPR RI.

"Hal lain, ada kejanggalan penetapan jumlah kursi perolehan partai politik di DPR RI maupun penetapan calon terpilih berdasarkan Sirekap pileg DPR RI, yaitu ditetapkannya PKPU 6/2024 yang ditandatangani 13 Februari 2024, atau H-1 pencoblosan," sambungnya.

Ia menegaskan, pengaduan tersebut bukan terkait kecurangan perolehan suara pemilu, namun mekanisme dan pelaksanaan Sirekap pileg DPR RI.

"Tidak sama sekali (gugatan) keterkaitan dengan DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, maupun pilpres," tutupnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya