Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Joko Widodo dan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo/RMOL

Politik

Jokowi Akomodir AHY Menteri, PDIP Potensial Keluar Kabinet?

SELASA, 27 FEBRUARI 2024 | 11:45 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keputusan Presiden Joko Widodo mengakomodir Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), berpeluang memperkeruh hubungan tidak harmonis dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pengamat politik dari Citra Institute Efriza mengamati, PDIP tidak lagi dianggap sebagai kekuatan politik yang berpengaruh bagi Jokowi. Sebabnya, dalam rangkaian Pilpres 2024, dia membuat sejumlah hal yang mendukung partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Presiden Jokowi mengangkat AHY sebagai menteri ATR/BPN. Ini menunjukkan Jokowi sudah tak memikirkan PDIP sama sekali. Tentu hal itu akan berbalas oleh sikap PDIP," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/2).


Menurutnya, balasan yang akan dilakukan PDIP salah satunya menyatakan sikap keluar dari Kabinet Indonesia Maju. Faktornya, disebutkan Efriza, adalah arah politik Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran selaku pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2.

"Hubungan PDIP dan Jokowi bukan lagi berseberangan atau sekadar tak akur, tapi sudah memungkinkan menghasilkan sakit hati dan kecewa," kata Efriza.

Maka dari itu, Efriza meyakini PDIP menganggap Jokowi telah melakukan dosa politik, dan potensi tidak akan membekingi pemerintahan hasil Pemilu 2024.

"Ini menunjukkan akan berat bagi Prabowo ketika dilantik, yang merupakan kelanjutan pemerintahan Jokowi untuk mengajak PDIP. Karena ada kader durhaka kepada organisasinya dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri," demikian Efriza.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya