Berita

Anggota Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, Hendro Susanto/RMOLSumut

Politik

Soal Isu Oposisi, Hendro Susanto: Sikap PKS Akan Ditentukan Usai Pengumuman Resmi Hasil Pemilu 2024

SENIN, 26 FEBRUARI 2024 | 22:44 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pendapat dari berbagai pengamat politik menyebutkan PDI Perjuangan dan PKS akan menjadi oposisi pada pemerintahan RI 2024-2029 ditanggapi dingin oleh kader PKS didaerah. Menurut mereka pendapat maupun masukan yang didasarkan pada hasil quick count perolehan suara pemilu 2024 tersbeut merupakan pendapat yang harus tetap dihargai.

Politisi PKS Sumatera Utara, Hendro Susanto mengatakan, partai mereka memiliki mekanisme untuk mengambil keputusan.

“PKS belum memutuskan apa sikap resminya. Karena kami di PKS punya mekanisme keputusan yang akan di ambil pada musyawarah majelis syuro PKS kedepannya setelah KPU RI mengumumkan hasilnya,” katanya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOLSumut, Senin (26/2).


Hendro Susanto berpendapat, saat ini masih terlalu dini untuk menyimpulkan berbagai kemungkinan kebijakan partai-partai politik berkaitan dengan pemilu 2024. Sebab, proses perhitungan suara masih berlangsung.

“Masih terlalu dini untuk disimpulkan, karena kita masih melihat proses perhitungan yang berlangsung,” ujarnya.

Terlepas dari berbagai polemik dan berbagai temuan soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal itu menurut Hendro menjadi bagian dari dinamika pemilu. Pun demikian, pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan proses yang terjadi tentu dapat menempuh jalur penyelesaiannya sesuai mekanisme yang diatur oleh negara.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya